Jelang Libur Panjang Iduladha, Komisi XI Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyoroti peran strategis PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional, khususnya memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Hari Raya Iduladha. Menurutnya, keberadaan Fuel Terminal Boyolali menjadi salah satu simpul penting distribusi energi di wilayah Jawa Tengah untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan, PT Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO), terutama dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional pada periode meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"PT Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi, terutama pada periode meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan,” ujar Hanif saat menyampaikan sambutannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026). 

Ia menambahkan, keberadaan Fuel Terminal Boyolali menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai salah satu simpul distribusi energi strategis di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, fasilitas tersebut berperan dalam menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, keberadaan Fuel Terminal Boyolali sebagai salah satu simpul distribusi energi strategis di wilayah Jawa Tengah menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga menegaskan bahwa kunjungan lapangan itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait kebijakan subsidi energi dan pelaksanaan penugasan pelayanan publik oleh badan usaha milik negara (BUMN).

“Kunjungan lapangan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait kebijakan subsidi energi dan pelaksanaan penugasan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) oleh Badan Usaha Milik Negara,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Komisi XI DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan BUMN strategis tetap menjalankan mandat negara secara akuntabel, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Komisi XI DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan sebagai mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), terutama dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN strategis yang memperoleh mandat negara tetap menjalankan tugasnya secara akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelas Politisi Fraksi PKB itu.

Selain meninjau kesiapan operasional dan kapasitas stok BBM, Hanif berharap kunjungan tersebut menjadi ruang dialog konstruktif antara DPR RI, pemerintah, dan BUMN dalam memperkuat tata kelola subsidi energi agar semakin tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

"Kami berharap hasil dari kunjungan lapangan ini dapat menjadi bahan masukan yang penting dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan di sektor energi dan keuangan negara, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” pungkasnya. (hal/rdn)