Ramson Siagian: Produksi B50 Plaju Optimal, Dorong Perbaikan Distribusi Energi Sumbagsel

PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi XII DPR RI memastikan produksi bahan bakar nabati jenis B50 di Kilang Pertamina Plaju, Sumatera Selatan, berjalan optimal. Di sisi lain, Komisi XII DPR RI meminta persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pasokan listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) segera ditangani.

Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi XII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke sejumlah fasilitas energi di Sumatera Selatan. Selain melihat kondisi dan keandalan kilang, Komisi XII DPR RI turut meninjau perkembangan produksi B50 yang menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan energi nasional.

“Untuk B50, prosesnya berjalan dengan baik dan hasilnya optimal. Produk-produk lain juga berjalan dengan baik. Jadi target untuk B50 dari Pertamina Kilang Plaju itu semua berjalan dengan baik,” ujar Ramson kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/9/2026).

Menurut Ramson, kinerja Kilang Pertamina Plaju yang berjalan baik perlu terus dipertahankan. Terlebih, produksi energi di Sumbagsel tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kebutuhan energi nasional.

Meski demikian, Komisi XII masih menemukan persoalan dalam distribusi BBM, khususnya solar bersubsidi. 

Ramson menyebut masih terdapat antrean panjang di sejumlah jalur Trans Sumatra yang perlu segera ditangani agar ketersediaan BBM bagi masyarakat dan pelaku usaha tetap terjaga.

Ia menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong terjadinya peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi. Kondisi tersebut kemudian dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah.

“Pada saat harga nonsubsidi meningkat mungkin ada switch dari menggunakan BBM nonsubsidi ke subsidi. Ini sehingga kadang-kadang ada kelangkaan untuk solar bersubsidi. Itu sudah kita minta segera diselesaikan dengan baik,” katanya.

Selain distribusi BBM, Komisi XII juga memberikan perhatian terhadap kondisi kelistrikan di kawasan Sumbagsel. Ramson menyebut pasokan listrik di Sumatera Selatan relatif baik. Namun, PLN tetap didorong untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik di wilayah lain yang masih berada dalam kawasan Sumbagsel.

“Jadi, kita ingin pertama sebagai lumbung energi agar pengadaan energi untuk Sumbagsel, yaitu BBM baik bersubsidi-non subsidi dan juga listrik, distribusi listrik agar berjalan dengan baik,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII turut menyoroti persoalan lingkungan yang dihadapi PT Bukit Asam Tbk. Untuk membahas persoalan tersebut, Komisi XII menghadirkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.

Ramson mengatakan, Ditjen Gakkum telah menyampaikan sejumlah catatan kepada Bukit Asam. Perusahaan pun telah menyepakati tindak lanjut atas catatan tersebut. “Sudah ada kesepakatan dari Bukit Asam untuk menjalankan catatan-catatan dari Dirjen Gakkum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramson menegaskan bahwa penguatan sektor energi di Sumbagsel perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemenuhan aspek lingkungan. Menurutnya, posisi Sumbagsel sebagai salah satu lumbung energi nasional perlu diikuti dengan pengelolaan yang mampu menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan nasional.

Sementara itu, terkait produksi B50, Ramson mengingatkan bahwa keberhasilan produksi di Kilang Pertamina Plaju juga perlu diikuti oleh kilang-kilang Pertamina lainnya di Indonesia.

“Untuk Pertamina Plaju kita melihat tadi sudah berjalan dengan baik. Tapi kan bukan hanya Pertamina Kilang Plaju yang memproduksi B50, juga kilang-kilang lain yang ada milik Pertamina atau yang di Indonesia,” katanya.

Ramson menambahkan, berbagai catatan yang diperoleh dalam kunjungan tersebut selanjutnya akan dirumuskan bersama tim ahli Komisi XII, Pertamina, PLN, dan Bukit Asam. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan jajaran direksi dan kementerian terkait di Jakarta, termasuk Kementerian ESDM.

“Untuk Pertamina dengan direksi, kalau PLN juga dengan direksi PLN di Jakarta dan juga dengan Kementerian ESDM,” pungkasnya. (upi/um)