PLN Batam Terancam Krisis Gas, Komisi VI Desak Reformasi Alokasi HGBT untuk Sektor Vital

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mengevaluasi dan merombak skema alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Langkah ini dinilai mendesak guna mengamankan pasokan gas bumi serta menjamin keandalan listrik bersih di kawasan industri strategis dan pusat data (data center) Batam yang kini terancam defisit energi.  

Desakan tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengujungi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/9/2026). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kesiapan infrastruktur pendukung industri, khususnya pasokan listrik dan air baku di tengah masifnya investasi yang masuk berskala global.  

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menegaskan bahwa kebijakan insentif gas murah berbasis keputusan menteri yang dulunya dirancang sebagai stimulus pasca COVID-19 perlu direvisi total. Menurutnya, insentif HGBT tidak boleh lagi disalurkan ke industri komersial non-vital yang sudah mandiri, melainkan wajib diprioritaskan penuh untuk kedaulatan energi nasional.  

"Kita harus masuk pada posisi kedaulatan energi untuk hajat hidup orang banyak. Industri seperti pabrik keramik, kaca, hingga sarung tangan tidak perlu lagi disubsidi gas murah. Pemerintah harus menghentikan alokasi HGBT ke sektor tersebut dan memprioritaskannya hanya untuk dua sektor utama: PLN untuk keandalan listrik masyarakat serta industri, dan pabrik pupuk demi ketahanan pangan," ujar Nasril kepada Parlementaria

Melengkapi pandangan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menyoroti pentingnya keadilan penetapan harga gas bagi penyedia listrik kawasan industri seperti PLN Batam. Ia mendorong agar PLN Batam dipastikan mendapatkan alokasi HGBT pada kisaran harga standar 6 dolar AS per MMBTU. 

Khilmi mengkritik penggunaan gas bumi yang sekadar dihabiskan untuk proses pembakaran industri tanpa memberikan dampak nilai tambah (value-added) yang luas bagi perekonomian sekitar.  

"Gas ini energi bernilai tinggi yang bisa menghidupi serta menumbuhkan industri-industri lain di Kepulauan Batam. Kalau PLN Batam tidak didukung dengan harga gas 6 dolar AS, mereka tidak akan mampu memasok listrik sesuai ekspektasi pertumbuhan industri. Harus dibedakan mana gas yang sekadar dibakar habis dan mana gas yang menciptakan multiplier effect bagi kawasan," tegas Khilmi.  

Guna menjembatani persoalan pasokan gas yang dikurangi hingga akhir tahun ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan kesiapan DPR untuk mengambil langkah lintas sektoral. Komisi VI berkomitmen mengawal ketersediaan energi murah agar daya saing Batam tidak kalah dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.  

"Kita melihat kesiapan BP Batam maupun PLN Batam untuk menyediakan lahan dan listrik. PR utama kita di Komisi VI adalah mendukung penuh agar PLN Batam mendapatkan ketersediaan gas yang cukup dan murah. Jika diperlukan, kami akan segera berdiskusi dengan Komisi XII DPR RI untuk menggelar rapat gabungan atas izin pimpinan DPR guna menuntaskan masalah pasokan gas ini," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.  

Berdasarkan paparan resmi BP Batam dan PLN Batam dalam forum Kunspek tersebut, kawasan industri Batam khususnya wilayah Nongsa sedang mentransformasikan diri menjadi hub data center dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) di ASEAN. Namun, kebutuhan daya listrik untuk fasilitas hyperscale diperkirakan melonjak drastis hingga mencapai ribuan megawatt dalam beberapa tahun ke depan. 

Tanpa adanya jaminan alokasi gas bumi serta kepastian transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai target nasional 34 persen pada 2030, krisis energi dikhawatirkan dapat menghambat laju investasi nasional di kawasan terdepan Indonesia ini. (ndy/rdn)