
Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya.|Foto: Tiara/Mahendra
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pemerintah bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memperkuat pasokan gas bumi sekaligus mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas pemanfaatan energi yang lebih efisien bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau efektivitas pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, pengembangan infrastruktur gas bumi, serta strategi peningkatan pemanfaatan tenaga listrik nasional.
Selain menerima paparan mengenai kondisi pasokan BBM yang dinilai aman di Jawa Timur, Komisi XII DPR RI juga meminta penjelasan dari PGN mengenai tantangan penyediaan gas bumi nasional, mulai dari sisi pasokan hingga pengembangan infrastruktur distribusi.
"Kami berharap ada dukungan kepada PGN agar ke depan mampu meningkatkan pasokan gas. Saat ini salah satu tantangan terbesar berada di sektor hulu, karena banyak sumur gas yang mengalami natural decline akibat usia lapangan yang sudah tua," ujar Arif.
Menurutnya, penurunan produksi dari lapangan gas yang telah lama beroperasi harus diantisipasi melalui peningkatan kegiatan eksplorasi, pengembangan sumber gas baru, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat dan sektor industri. Ia juga menilai percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Selain memberikan alternatif energi yang lebih efisien bagi masyarakat, pengembangan jargas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG serta memperkuat pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Pun, Komisi XII DPR RI turut menyoroti kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berpengaruh terhadap daya saing sektor industri.
Menurut Arif, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, PGN, dan pelaku usaha agar kebijakan harga gas mampu menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung produktivitas industri nasional. "Terkait HGBT, kami berharap terdapat solusi yang saling menguntungkan antara pelaku industri dengan PGN. Pasokan gas merupakan salah satu penopang utama agar sektor industri dapat terus tumbuh dan berkembang," tegasnya.
Sebagai subholding gas Pertamina, PGN memiliki peran strategis dalam memperluas pemanfaatan gas bumi melalui pembangunan jaringan transmisi dan distribusi, penyediaan gas bagi kawasan industri, pembangkit listrik, sektor komersial, serta rumah tangga. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi berbasis minyak.
Dirinya menilai Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri nasional membutuhkan pasokan gas bumi yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur gas, peningkatan pasokan domestik, serta percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing industri, dan memperluas akses masyarakat terhadap energi yang lebih efisien. (tra/um)