//
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. |Foto : Jaka/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat.
Pasalnya, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dapat memicu tekanan ekonomi lanjutan, khususnya pada layanan transportasi berbasis aplikasi dan distribusi barang jarak pendek yang banyak menggunakan BBM non subsidi sebagai bahan bakar utama.
“Kalau hanya melihat dampak langsung terhadap inflasi, mungkin angkanya tidak terlalu besar. Tetapi persoalan sesungguhnya justru berada pada efek rambatan yang muncul setelahnya,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, komponen bahan bakar dalam struktur biaya transportasi dapat mencapai 30 hingga 40 persen dari total biaya operasional. Kondisi tersebut berpotensi mendorong penyedia jasa transportasi dan logistik melakukan penyesuaian tarif yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
“Kenaikan biaya operasional pada sektor transportasi dan logistik pada akhirnya akan diteruskan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif jasa,” jelas politisi Fraksi PKS itu.
Ateng juga menyoroti potensi perubahan pola konsumsi masyarakat akibat selisih harga Pertamax dan Pertalite yang semakin lebar. Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong sebagian pengguna BBM non subsidi beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran rumah tangga.
Diketahui, perpindahan konsumsi secara masif berpotensi menambah tekanan terhadap distribusi Pertalite di lapangan. Jika tidak diantisipasi, kuota yang telah dirancang berdasarkan pola konsumsi normal dapat lebih cepat terserap dan memunculkan antrean maupun gangguan pasokan di sejumlah daerah.
“Ketika masyarakat mulai khawatir pasokan akan terbatas, maka perilaku konsumsi akan berubah dan berpotensi menciptakan tekanan inflasi baru,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah bersama pihak terkait memastikan stabilitas pasokan dan distribusi BBM tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan distribusi Pertalite dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan akibat kenaikan harga BBM non subsidi.
“Yang perlu diwaspadai adalah efek inflasi lanjutan. Stabilitas pasokan dan distribusi harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak menanggung beban ekonomi yang lebih besar,” pungkas Ateng. (uc/um)
