E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
AIPA Caucus 2026|ASEAN|BBM|LPG|Pariwisata|Ekonomi|Bali|Konflik Agraria|Riau|NTT|Sulsel|Iklim|Perempuan
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 50%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
AIPA Caucus 2026|ASEAN|BBM|LPG|Pariwisata|Ekonomi|Bali|Konflik Agraria|Riau|NTT|Sulsel|Iklim|Perempuan
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 50%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Sulsel

2 artikel dengan tag ini

Komisi II Serahkan SHM kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Selatan
Komisi II Serahkan SHM kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Selatan
Politik dan Keamanan23 Juli 2026
Komisi II Serahkan SHM kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Selatan
Politik dan Keamanan
Komisi II Serahkan SHM kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Selatan

PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda melakukan penyerahan sertifikat hak milik kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam di Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah bagi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

23 Juli 2026
Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel
Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel
Politik dan Keamanan23 Juli 2026
Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel
Politik dan Keamanan
Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong Kapolda Sulawesi Selatan, Mabes Polri, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, serta pihak Jalaludin untuk segera berkoordinasi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait sengketa keperdataan. Seluruh pihak juga diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan putusan tersebut kepada Komisi III DPR RI secara berkala dalam waktu 30 hari.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1033)
  • Industri dan Pembangunan(3609)
  • Isu Lainnya(1036)
  • Kesejahteraan Rakyat(3590)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4425)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

23 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
AIPA Caucus 2026|ASEAN|BBM|LPG|Pariwisata|Ekonomi|Bali|Konflik Agraria|Riau|NTT|Sulsel|Iklim|Perempuan
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 50%
Angin: 3 km/h