Imbangi Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat dan Penguatan Transportasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 merupakan konsekuensi dari dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Produk seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar dan perhitungan keekonomian.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam beberapa bulan terakhir berada di kisaran USD 80–85 per barel, sementara nilai tukar rupiah sempat berada di atas Rp16.000 per dolar AS. Kondisi ini memberikan tekanan pada biaya impor energi nasional, mengingat Indonesia masih merupakan net importir minyak.

Selain itu, konsumsi BBM nasional tercatat mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi minyak dalam negeri berada di kisaran 600–700 ribu barel per hari. Kesenjangan ini menyebabkan ketergantungan terhadap impor masih cukup tinggi, sehingga harga BBM domestik sensitif terhadap gejolak global.

Meski demikian, Ateng menegaskan bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat harus menjadi perhatian utama. 

“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana pemerintah menjaga kemampuan masyarakat dalam mengakses BBM dan mobilitas dengan biaya yang terjangkau. Jangan sampai perubahan harga BBM menimbulkan efek berantai terhadap pengeluaran rumah tangga,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut data Badan Pusat Statistik, komponen transportasi memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi, dengan andil yang dapat mencapai lebih dari 20% pada periode tertentu, terutama ketika terjadi penyesuaian harga energi. Kenaikan biaya transportasi juga berimplikasi langsung pada distribusi logistik dan harga bahan pokok.

Menurutnya, gejolak harga energi global tetap perlu diantisipasi secara serius karena berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan distribusi. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok dan mempersempit ruang belanja masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Politisi Fraksi PKS ini juga mengingatkan bahwa kebutuhan BBM nasional masih cukup besar, sementara kapasitas produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan. Kondisi ini membuat harga BBM domestik masih sensitif terhadap perubahan eksternal, sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting.

Ia menegaskan, momentum penyesuaian harga BBM harus dibarengi dengan percepatan pembangunan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan menjangkau kawasan permukiman maupun pusat aktivitas ekonomi.

“Transportasi publik yang baik akan menjadi solusi nyata. Ketika masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang murah dan nyaman, ketergantungan terhadap BBM bisa berkurang, sehingga masyarakat lebih tahan menghadapi fluktuasi harga BBM,” jelasnya.

Saat ini, kontribusi angkutan umum terhadap mobilitas di kota-kota besar Indonesia masih relatif terbatas. Data menunjukkan bahwa di beberapa kota, pangsa penggunaan transportasi publik masih di bawah 30%, jauh dibandingkan kota-kota maju yang dapat mencapai lebih dari 60%.

Selain itu, Ateng mendorong penguatan pola konsumsi yang lebih efisien dalam penggunaan BBM di tengah masyarakat. Edukasi penggunaan secara bijak serta penyediaan alternatif yang terjangkau menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga.

“Yang perlu dibangun bukan hanya kebijakan harga, tetapi juga kecerdasan dalam menggunakan BBM, agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga,” tambahnya.

Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan energi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, diversifikasi sumber energi, pengembangan bioenergi seperti biodiesel B35, serta percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang saat ini kontribusinya masih di kisaran 13–14% dari bauran energi nasional.

“Kita tidak boleh terus berada dalam pola kebijakan jangka pendek setiap kali harga minyak dunia bergejolak. Arah kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara keekonomian dan perlindungan masyarakat,” tutup Ateng. (tn/rdn)