//
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita.|Foto: Mentari/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mengingatkan risiko membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya, tekanan terhadap kedua indikator tersebut perlu diantisipasi agar keberlanjutan subsidi energi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga.
"Setiap pelemahan rupiah langsung menambah biaya impor minyak, sementara harga jual BBM subsidi tetap. Selisihnya ditanggung APBN. Ini bukan angka kecil, dan dampaknya akan terbawa ke APBN 2027," ujar Ratna kepada Parlementaria saat menyikapi dinamika sektor energi usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dirinya juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 demi menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi fiskal yang perlu diperhitungkan, terutama terhadap keberlanjutan APBN hingga 2027.
Berdasarkan informasi yang ia terima, alokasi subsidi energi 2026 yang awalnya ditetapkan sebesar Rp338 triliun disusun dengan asumsi harga minyak mentah US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS. Namun, dengan harga minyak yang kini berada di kisaran US$96 per barel dan nilai tukar rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS, beban subsidi dan kompensasi diperkirakan meningkat hingga melampaui Rp400 triliun.
Selain tekanan fiskal, Ratna juga menyoroti potensi dampak keterlambatan pembayaran kompensasi pemerintah terhadap arus kas (cash flow) PT Pertamina (Persero). Baginya, kondisi tersebut berisiko memengaruhi kemampuan Pertamina dalam membiayai impor dan menjaga kelancaran pasokan BBM hingga ke tingkat penyalur.
"Masalahnya, beban anggaran ini berkaitan langsung dengan stok. Kalau kewajiban kompensasi tertunda, arus kas Pertamina menipis, dan kemampuannya mendatangkan pasokan juga ikut terganggu," tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, dirinya juga berencana mengusulkan kepada Pimpinan Komisi XII DPR RI agar segera menggelar rapat kerja khusus bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina. Dalam rapat tersebut, ia akan mendorong empat langkah strategis, yakni transparansi data stok dan sisa kuota BBM bersubsidi per daerah, penyampaian proyeksi beban subsidi, kepastian pasokan biodiesel B50, serta percepatan skema penyaluran subsidi tepat sasaran.
"Pada intinya, negara harus hadir untuk rakyat, tapi APBN juga harus tetap sehat. Lebih baik kita antisipasi sekarang daripada menunggu kelangkaan berubah menjadi krisis," pungkasnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan laporan resmi BPH Migas per 31 Oktober 2026, realisasi konsumsi Solar bersubsidi telah mencapai 88 persen dari kuota, melampaui batas normal bulanan sebesar 83 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi kenaikan konsumsi harian dari 50 ribu menjadi 59 ribu kiloliter, sehingga pemerintah menambah kuota nasional dari 18,64 juta menjadi 20,27 juta kiloliter.
Sementara itu, realisasi konsumsi Pertalite tercatat mencapai 83 persen dari kuota, dengan delapan provinsi mengalami konsumsi melebihi alokasi. Untuk mengantisipasi ketimpangan tersebut, Kementerian ESDM menempuh kebijakan penggeseran kuota antardaerah guna mengakomodasi peningkatan konsumsi akibat semakin kecilnya selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi. (Ndy/um)
