Meitri: Sistem Barcode BPH Migas Perlu Dipertajam Demi Bisa Deteksi Penyimpangan BBM Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menegaskan sistem barcode yang dikembangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk mendeteksi penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini menjadi sorotannya sebab pemanfaatan teknologi harus memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Pernyataan ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (22/7/2026). Menurut Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, transformasi digital dalam tata kelola distribusi energi tidak boleh berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi harus terintegrasi dengan pengawasan di lapangan agar potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

"Sistem digital tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus mampu mendeteksi penyimpangan. Subsidi energi menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu, setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegas Meitri.

Selain menyoroti distribusi BBM bersubsidi, Meitri juga meminta PT PLN (Persero) terus meningkatkan keandalan jaringan kelistrikan menyusul pemadaman yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurutnya, langkah antisipatif perlu diperkuat agar gangguan serupa tidak kembali terulang.

Ia menambahkan, apabila gangguan teknis tetap terjadi, proses pemulihan layanan harus dilakukan secara cepat disertai penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat.

"Apabila gangguan teknis tetap terjadi, waktu pemulihan harus jauh lebih cepat dan informasi kepada masyarakat wajib disampaikan secara transparan agar aktivitas ekonomi dan masyarakat tidak terhambat," ujarnya.

Di sisi lain, dirinya mengapresiasi upaya PLN memperluas rasio elektrifikasi melalui program pemasangan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah terpencil. Program tersebut dinilai mencerminkan komitmen negara dalam memperluas akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat.

Terkait rencana transisi penggunaan LPG tabung 3 kilogram menuju Compressed Natural Gas (CNG), Meitri mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menegaskan proses transisi akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kesiapan infrastruktur, aspek keselamatan, serta perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM.

Ia menjabarkan, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian pemerintah, yakni sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat, kesiapan dan keamanan infrastruktur distribusi, serta jaminan agar kelompok masyarakat yang berhak tetap memperoleh akses energi dengan harga yang terjangkau. "Tujuan utama transisi energi adalah memperkuat kemandirian energi dan menciptakan efisiensi biaya bagi masyarakat, bukan justru mempersulit atau menambah beban. Negara harus hadir menjamin pasokan yang cukup, distribusi yang adil, harga yang terjangkau, dan pelayanan energi yang andal," pungkasnya. (tra/um)