CNG

4 artikel dengan tag ini

Konversi LPG ke CNG Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Konversi LPG ke CNG Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Andi Muzakkir Aqil meminta pemerintah mengutamakan aspek keamanan dan kesiapan regulasi dalam rencana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram bersubsidi. Menurutnya, setiap kebijakan transisi energi harus dipastikan aman bagi masyarakat sebelum diterapkan secara luas.

23 Juli 2026

Dorong Transisi LPG ke CNG, Legislator Minta Perkuat Sinergi BUMN dan Koperasi

Industri dan Pembangunan20 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Transisi LPG ke CNG, Legislator Minta Perkuat Sinergi BUMN dan Koperasi

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi VI DPR RI mendorong penguatan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koperasi dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk pengembangan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif energi yang lebih efisien dan berbasis sumber daya dalam negeri.

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mempercepat berbagai langkah strategis guna meningkatkan lifting migas nasional. Menurutnya, upaya peningkatan produksi tidak cukup hanya bertumpu pada eksplorasi sumur baru, melainkan juga harus diiringi optimalisasi sumur idle, percepatan hilirisasi gas, serta penyederhanaan regulasi internal.

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wacana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) mulai menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Pemerintah diminta memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai dasar akademik serta kesiapan implementasi program tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.