Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mempercepat berbagai langkah strategis guna meningkatkan lifting migas nasional. Menurutnya, upaya peningkatan produksi tidak cukup hanya bertumpu pada eksplorasi sumur baru, melainkan juga harus diiringi optimalisasi sumur idle, percepatan hilirisasi gas, serta penyederhanaan regulasi internal.

Namun demikian, ia menilai regulasi tersebut sejauh  ini masih menghambat proses pengambilan keputusan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Syarif Fasha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi, para direktur regional, dan seluruh general manager wilayah kerja se-Indonesia di ruang rapat Komisi XII DPR RI, Senin (25/5/2026). RDP ini memiliki agenda pembahasan realisasi lifting migas 2025–2026 dan strategi percepatan peningkatan lifting nasional.

Dalam paparannya, legislator dari daerah pemilihan Jambi tersebut terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada jajaran PHE atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target lifting migas nasional yang ditetapkan pemerintah. Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan tidak ringan, mulai dari kendala teknis, aspek perizinan, hingga kompleksitas operasional di setiap wilayah kerja.

“Kami memahami betul kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para regional dan GM di lapangan. Karena itu kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan sampai hari ini,” ujarnya.

Meski demikian, Fasha menilai masih terdapat potensi besar yang dapat dimaksimalkan untuk mendongkrak produksi nasional, khususnya melalui pengaktifan kembali sumur-sumur idle yang saat ini berada di wilayah konsesi Pertamina. Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang memiliki keinginan untuk mengelola sumur-sumur tersebut melalui skema kerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

Ia mencontohkan kebijakan Kementerian ESDM melalui Permen ESDM Nomor 14 yang telah membuka ruang legalisasi pengelolaan sumur rakyat dan dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting nasional.

“Kalau sumur-sumur idle milik Pertamina ini dapat didorong untuk dikelola melalui skema BUMD atau pihak ketiga, saya kira ini akan memberi tambahan lifting yang cukup signifikan,” kata Fasha.

Selain optimalisasi sumur idle, ia juga menyoroti besarnya potensi gas nasional yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kebijakan hilirisasi gas melalui skema compressed natural gas (CNG) harus dipercepat agar gas alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan energi lokal maupun sektor industri secara lebih efisien.

Namun, ia mengungkapkan bahwa proses tersebut kerap terkendala oleh regulasi internal yang panjang, mulai dari persetujuan pengembangan (Plan of Development/POD), perizinan operasional, hingga proses administrasi lainnya yang memerlukan waktu berbulan-bulan.

“Nah, ini yang harus dipermudah. Kalau memang ada aturan internal yang menghambat, siapkan konsep revisinya. Nanti saat RDP dengan Pertamina Persero akan kami dorong agar prosesnya bisa dipercepat,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, Fasha memberikan perhatian khusus terhadap para general manager di lapangan yang disebutnya sebagai ujung tombak peningkatan lifting nasional. Menurutnya, para GM sering menghadapi tekanan besar, baik dari persoalan hukum, konflik sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasi, hingga risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Ia meminta manajemen PHE memberikan dukungan yang lebih besar kepada para GM agar mereka dapat bekerja lebih leluasa dan fokus menjalankan target produksi.

“GM ini adalah ujung tombak kita. Kalau mereka tidak mendapat dukungan penuh, tentu sulit berharap ada lonjakan lifting yang signifikan,” ujarnya.

Fasha berharap sinergi antara pemerintah, DPR, dan Pertamina terus diperkuat agar berbagai hambatan di lapangan dapat segera diselesaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, ia optimistis target peningkatan lifting migas nasional dapat tercapai dan mendukung agenda besar ketahanan energi nasional. (bit/rdn)