Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing.

“Kita Indonesia hari ini secara kondisi yang real sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, sementara negara lain sudah berkali-kali lipat lebih besar,” ujar Junico dalam RDPU Panja Ruang Digital Komisi I dengan Pakar dan Akademisi, dalam rapat yang berlangsung di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). 

Ia S menjelaskan, tantangan kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi AI, tetapi juga menyangkut penguasaan data, model digital, hingga layanan cloud nasional. Menurutnya, Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu pun menyoroti pentingnya membangun pusat data nasional yang lebih mandiri, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap perangkat dan layanan asing. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi tahap awal untuk memperkuat kemandirian digital Indonesia.

“Bagaimana kita bisa punya kedaulatan digital? Paling tidak kita bisa punya data sendiri dan mengurangi ketergantungan pada model maupun cloud asing,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya pengembangan platform digital nasional. Menurutnya, sejumlah negara seperti Korea Selatan, India, hingga Turki telah memiliki platform digital domestik sendiri, sementara Indonesia dinilai belum memiliki arah yang kuat untuk membangun ekosistem serupa.

Ia menilai minimnya investasi riset dan belum kuatnya political will menjadi salah satu penyebab lambatnya pengembangan teknologi nasional. Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat Indonesia berisiko terus menjadi pasar besar bagi perkembangan teknologi global tanpa memiliki kekuatan digital yang mandiri.

“Kalau kita tidak serius berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi, semakin lama kita akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi dunia,” pungkasnya. (ujm/rdn)