Masalah Keterlambatan Bus dan Distribusi Konsumsi Selalu Berulang, Harusnya Belajar dari Tahun Sebelumnya

PARLEMENTARIA, Makkah — Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Nasir Djamil, mengungkapkan sejumlah temuan krusial terkait kendala operasional yang dihadapi jemaah haji Indonesia saat melakukan pemantauan langsung di Maktab 602, Makkah, Senin (25/5/2026). Pengawasan ini dilakukan secara intensif menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Tim Pengawas menemukan persoalan klasik yang kembali berulang dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Masalah utama yang menjadi sorotan tajam meliputi ketidakpastian jadwal armada bus penjemput jemaah serta manajemen distribusi konsumsi siap makan (ready to Eat) yang dinilai belum berjalan dengan optimal.

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa hambatan-hambatan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pihak penyelenggara.

"Ternyata kita menemukan masalah yang masalah ini juga ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Soal keterlambatan bus yang menjemput jemaah haji, kemudian juga ada persoalan makanan yang terlambat diberikan, bahkan juga tidak diberikan sama sekali," kata Nasir Djamil kepada Parlementaria usai pertemuan.

Menurut Nasir, kendala operasional ini berakar dari kurangnya kesiapan dari pihak pemerintah, dalam hal ini unsur kementerian terkait selaku penanggung jawab operasional penyelenggaraan ibadah haji Republik Indonesia. Ketidaksiapan sistem mitigasi di lapangan berdampak langsung pada kondisi fisik jemaah yang seharusnya fokus mempersiapkan diri menghadapi fase wukuf.

Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak instansi terkait untuk segera melakukan langkah pembenahan teknis secara cepat dan menyeluruh di seluruh sektor yang terindikasi mengalami kendala. Nasir menyadari bahwa mengelola pergerakan ratusan ribu jemaah dari seluruh provinsi di Indonesia memiliki tantangan yang besar, namun pengalaman operasional selama bertahun-tahun semestinya dijadikan acuan utama dalam melakukan pembenahan.

"Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mengurus ratusan ribu jemaah haji yang dari berbagai macam provinsi, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tapi paling tidak, pengalaman bertahun-tahun kita mengelola haji ini kan akan bisa membuat kita melakukan semacam mitigasi, mengurangi risiko terkait dengan potensi-potensi masalah yang akan dihadapi oleh jemaah haji," pungkasnya. (eki/rdn)