Kepadatan Tenda dan Keterlambatan Bus Armuzna, Jangan Sampai Jemaah Ditata Seperti Ikan Pindang

PARLEMENTARIA, Makkah — Meski menilai penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid tetap menyoroti sejumlah persoalan penting dalam fase Armuzna, terutama keterlambatan bus dan kepadatan tenda jemaah.

“Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina,” kata Abdul Wachid kepada Parlementaria di kawasan Jamarat, Mina, Makkah, Kamis (28/5/2026).

Ia mengungkapkan masih terdapat jemaah yang tertahan hingga pagi akibat keterlambatan armada bus pengangkut dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Meski akhirnya seluruh jemaah berhasil diberangkatkan, persoalan tersebut disebut harus menjadi bahan evaluasi serius.

“Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Selain transportasi, kondisi tenda di Arafah dan Mina juga menjadi perhatian Timwas haji DPR. Menurut Abdul Wachid, kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan agar jemaah memperoleh ruang istirahat yang lebih layak.

Ia bahkan menyebut kondisi penataan jemaah di beberapa tenda masih terlalu padat. “Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jemaah ditata seperti ikan pindang,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang. Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.

Selain evaluasi layanan di Armuzna, Abdul Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.

“Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jemaah Indonesia tetap terjaga.

Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah.

“Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027,” ujar Abdul Wachid. (man/rdn)