//
Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid saat memimpin pertemuan dengan BUMN Energi di Provinsi Sulut.|Foto: Natasya/Karisma
PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa maraknya antrean kendaraan, khususnya truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara, bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan BBM. Menurutnya, antrean tersebut dipicu oleh praktik pembelian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.
Hal ini terungkap dari hasil pertemuan Komisi VI DPR RI dengan BUMN Energi yang turut dihadiri Pertamina Patra Niaga saat membahas distribusi BBM bersubsidi, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026).
“kita mendapatkan berbagai temuan, untuk itu kita menggunakan klarifikasi, kemudian melakukan diskusi bagaimana menjajah keluar, antara lain, itu di hampir di seluruh daerah itu terjadi antrean daripada truk-truk yang akan membeli daripada BBM di POM Bensin di SPBU,” terang Nurdin usai memimpin pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Sulawesi Utara.
Nurdin menilai, fenomena antrean panjang ini harus segera diatasi agar tidak memunculkan opini publik seolah-olah Pertamina gagal menjamin ketersediaan energi. Hasil klarifikasi lapangan menunjukkan pasokan BBM sebenarnya aman, namun disparitas harga yang tinggi mendorong truk yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri beralih mengambil jatah BBM bersubsidi seperti Solar.
“Memang harus melakukan tindakan tegas bagi Pertamina maupun aparat penegak hukum agar supaya antrian BBM itu tidak mencerminkan bahwa Pertamina tidak siap dalam mendistribusikan minyak. Karena ternyata tidak terjadi kelangkaan, yang terjadi adalah adanya pembeli BBM atau truk-truk itu yang harusnya untuk industri, bukan untuk sembilan bahan pokok, bukan untuk angkutan umum, tapi kemudian membeli kepada BBM yang bersubsidi,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo menjelaskan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap pola pengisian BBM guna mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan, seperti pengisian berulang (pelangsiran).
Hari mengungkapkan, tim di lapangan kerap menemukan indikasi modus kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki rakitan atau kompartemen tambahan untuk menampung BBM dalam jumlah besar, yang diduga kuat disalurkan kembali ke sektor industri.
“Di beberapa tempat yang diketahui sendiri oleh Kepala BPH itu seringkali mobil dimodifikasi untuk membeli betul ibu. Jadi ada truk yang ditambahin semacam kompartemen-kompartemen tambahan dan indikasinya adalah untuk berpindah ke industri,” jelas Hari.
Guna mengatasi dampak antrean panjang, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperketat pengendalian antrean di area SPBU. Salah satunya dengan menyiagakan petugas guna mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi, sehingga antrean kendaraan besar tidak sampai mengganggu kenyamanan pengguna jalan umum lainnya. (nap/we)
