
Anggota Komisi VII DPR RI, Athari Gauthi Ardi, saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kantor Gubernur NTB bersama jajaran mitra kerja Komisi VII DPR RI di Kota Mataram.|Foto: Mentari/Karisma
PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga ekosistem dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Athari mengatakan, Lombok telah memiliki modal utama berupa keindahan alam yang menjadi daya tarik wisata, sehingga pengembangan ke depan perlu diarahkan pada penguatan berbagai aspek pendukung lainnya. Menurutnya, pengembangan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Ia mengingatkan agar peningkatan aktivitas pariwisata tidak justru mengakibatkan kerusakan ekosistem yang menjadi modal utama destinasi wisata NTB. “Kita maunya wisata kita ini ada keberlanjutan. Jangan sampai ekosistem kita itu hancur cuma karena ada sisi ekonomi yang mau kita angkat. Jadi wisata itu harus dikembangkan berjalan sesuai, sejalan antara keamanan, penjagaan alamnya dan juga peningkatan ekonominya,” tegasnya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kantor Gubernur NTB bersama jajaran mitra kerja Komisi VII DPR RI di Kota Mataram, Selasa petang (11/8/2026).
Athari juga menyoroti pengembangan wisata bahari di Lombok yang tidak hanya bertumpu pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Menurutnya, kawasan wisata bahari, khususnya destinasi Gili, memiliki potensi besar sehingga aspek keselamatan wisatawan yang menggunakan transportasi laut harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Masalah di Lombok ini tadi saya sampaikan bahwa kita ini bukan hanya soal Kawasan Ekonomi Kreatif Mandalika, tapi juga wisata bahari. Untuk wisata bahari sendiri, jangan sampai tadi saya highlight kepada Pak Gubernur, jangan sampai masalah keamanannya ini ditinggalkan, tidak dihiraukan,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi kapal-kapal yang digunakan wisatawan untuk menyeberang dari Lombok menuju kawasan Gili. Athari meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah memastikan kapal milik pihak swasta yang beroperasi untuk melayani wisatawan memenuhi standar keselamatan, termasuk aspek pemeliharaan kapal dan kapasitas penumpang.
“Kita tahu kapal-kapal yang berangkat dari Lombok menuju ke tiga kawasan di Gili itu kebanyakan, apa bahasanya ya, banyak yang kayak koboy gitu. Jadi saya tadi nanya apakah sudah ada pengawasan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah mengenai pihak-pihak swasta yang punya kapal ini,” ungkapnya.
Menurut Athari, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memastikan pemeliharaan kapal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas, hingga ketersediaan alat keselamatan. Ia secara khusus menyoroti penggunaan life vest atau pelampung keselamatan yang dinilai masih belum sebanding dengan jumlah penumpang pada sejumlah kapal.
Selain kapal dan alat keselamatan, Athari juga menyoroti persoalan infrastruktur dermaga di kawasan Gili. Menurutnya, keterbatasan dermaga yang memenuhi standar dapat mengurangi kenyamanan wisatawan sekaligus berpotensi menimbulkan risiko keselamatan saat proses naik dan turun dari kapal. “Juga dermaga yang cocok, dermaga yang sesuai dengan standarnya itu juga nggak ada. Yang ada hanya di Gili Trawangan,” jelasnya.
Ia menggambarkan kondisi wisatawan yang harus turun dari kapal dengan kondisi basah karena belum tersedianya fasilitas dermaga yang memadai di sejumlah kawasan. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga dapat memengaruhi pengalaman wisatawan ketika berkunjung ke NTB.
Athari menilai aspek keselamatan menjadi semakin penting mengingat wisatawan domestik merupakan salah satu kelompok wisatawan yang banyak melakukan perjalanan menuju kawasan Gili. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh aspek transportasi wisata bahari memenuhi standar keselamatan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Tentu keamanan ini tentukan jadi aspek yang sangat-sangat penting bagi kita. Itu yang kita inginkan. Yang penting itu tadi maintenance kapalnya, juga keamanan dan juga SOP dari jumlah penumpang di kapal itu sendiri,” tegasnya. (mri/we)