E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU|perampasan aset|RUU Perampasan Aset|Reses|Cagar Budaya|Siak|AIPA Caucus 2026|Bali|Paripurna|Pariwisata|NTT|ASEAN|Revitalisasi Sekolah
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 29°C
Lembab: 62%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU|perampasan aset|RUU Perampasan Aset|Reses|Cagar Budaya|Siak|AIPA Caucus 2026|Bali|Paripurna|Pariwisata|NTT|ASEAN|Revitalisasi Sekolah
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 29°C
Lembab: 62%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

KEK

5 artikel dengan tag ini

KEK Kura-Kura Bali Jadi Potensi Model Kawasan Hijau Berkelanjutan
KEK Kura-Kura Bali Jadi Potensi Model Kawasan Hijau Berkelanjutan
Industri dan Pembangunan24 Juli 2026
KEK Kura-Kura Bali Jadi Potensi Model Kawasan Hijau Berkelanjutan
Industri dan Pembangunan
KEK Kura-Kura Bali Jadi Potensi Model Kawasan Hijau Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Serangan – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali memiliki potensi menjadi model pengembangan kawasan hijau (green development) di Indonesia. Kawasan tersebut dinilai berhasil mengintegrasikan aspek lingkungan, budaya, ekonomi kreatif, hingga investasi berkelanjutan dalam satu ekosistem pembangunan.

24 Juli 2026
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola
Industri dan Pembangunan2 Juli 2026
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola
Industri dan Pembangunan
Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik tajam terhadap tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang dinilai masih terlalu berorientasi pada investasi, namun belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat.

Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas
Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas
Industri dan Pembangunan1 Juli 2026
Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas
Industri dan Pembangunan
Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas agar tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.

Investasi vs Keberlanjutan, Legislator Ingatkan Risiko Lingkungan di Balik KEK Kura-Kura Bali
Investasi vs Keberlanjutan, Legislator Ingatkan Risiko Lingkungan di Balik KEK Kura-Kura Bali
Kesejahteraan Rakyat5 Mei 2026
Investasi vs Keberlanjutan, Legislator Ingatkan Risiko Lingkungan di Balik KEK Kura-Kura Bali
Kesejahteraan Rakyat
Investasi vs Keberlanjutan, Legislator Ingatkan Risiko Lingkungan di Balik KEK Kura-Kura Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali. Di balik apresiasi terhadap konsep besar yang diusung, Komisi VII DPR mengingatkan sejumlah risiko lingkungan dan sosial yang tidak boleh diabaikan.

Rajiv Minta Reklamasi di Pulau Serangan Bali Dihentikan Sementara
Rajiv Minta Reklamasi di Pulau Serangan Bali Dihentikan Sementara
Industri dan Pembangunan28 April 2026
Rajiv Minta Reklamasi di Pulau Serangan Bali Dihentikan Sementara
Industri dan Pembangunan
Rajiv Minta Reklamasi di Pulau Serangan Bali Dihentikan Sementara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta kegiatan reklamasi di Pulau Serangan, Bali dihentikan sementara. Hal itu guna dilakukan evaluasi untuk mencegah kerusakan lebih luas serta memastikan pembangunan berjalan tanpa merusak ekosistem dan masyarakat lokal. Ia juga meminta pemerintah pusat maupun daerah mengevaluasi aktivitas reklamasi yang berlangsung hampir empat dekade di pulau tersebut.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1046)
  • Industri dan Pembangunan(3666)
  • Isu Lainnya(1037)
  • Kesejahteraan Rakyat(3654)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4487)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

2 Juli 2026
1 Juli 2026
5 Mei 2026
28 April 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU|perampasan aset|RUU Perampasan Aset|Reses|Cagar Budaya|Siak|AIPA Caucus 2026|Bali|Paripurna|Pariwisata|NTT|ASEAN|Revitalisasi Sekolah
Jakarta:
Sebagian Cerah
27°C
Terasa: 29°C
Lembab: 62%
Angin: 5 km/h