Nurdin Halid

5 artikel dengan tag ini

Komisi VI DPR Siap Kawal Pemenuhan Pupuk Subsidi Petani Kepri

Industri dan Pembangunan10 Oktober 2026

Komisi VI DPR Siap Kawal Pemenuhan Pupuk Subsidi Petani Kepri

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid berkomitmen mengawal pemenuhan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dari usulan kebutuhan sebanyak 2.000 ton berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), alokasi yang terealisasi baru 800 ton sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.

10 Oktober 2026

Nurdin Halid Dorong Penguatan Konektivitas Antarpulau di Kepulauan Riau

Industri dan Pembangunan10 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Nurdin Halid Dorong Penguatan Konektivitas Antarpulau di Kepulauan Riau

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan konektivitas antarpelabuhan dan sinergi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menekan biaya logistik serta mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

Industri dan Pembangunan9 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses distribusi barang dengan harga terjangkau.

Soroti UU Perkoperasian 1992, Nurdin Halid: KDKMP Perlu Ekosistem Bisnis Berbasis Teknologi

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti UU Perkoperasian 1992, Nurdin Halid: KDKMP Perlu Ekosistem Bisnis Berbasis Teknologi

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi VI DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian diarahkan untuk memperkuat ekosistem bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Kantor BNI Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (28/8/2026).

Tak Sekadar Salurkan Bantuan, Nurdin Halid: KDKMP Jadi Pusat Ekonomi Desa

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Sekadar Salurkan Bantuan, Nurdin Halid: KDKMP Jadi Pusat Ekonomi Desa

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan pangan pemerintah. Hal itu disampaikannya saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras bersama Perum BULOG di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/8/2026).