Nurdin Halid Dorong Penguatan Konektivitas Antarpulau di Kepulauan Riau

PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan konektivitas antarpelabuhan dan sinergi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menekan biaya logistik serta mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.

“Dengan kondisi geografis seperti itu, tentu biaya pembangunan infrastruktur maupun pelayanan sosial lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di daerah daratan,” ujar Nurdin saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan pentingnya sinergi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk membangun konektivitas antarpelabuhan yang lebih efektif. Integrasi layanan transportasi laut dan pelabuhan diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta menekan harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Tujuan kunjungan kerja kami adalah bagaimana sinergi BUMN, khususnya Pelindo dan Pelni, dapat menciptakan konektivitas antarpelabuhan sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang bisa mengurangi disparitas harga, khususnya harga sembilan bahan pokok,” jelas Nurdin.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan. Ia menyebut Kepri memiliki 292 pulau berpenghuni yang membutuhkan pendekatan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi geografisnya.

“Kepri ini memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan wilayah kepulauan. Bayangkan, ada 292 pulau berpenghuni. Maka negara mesti hadir. Kita harus menjamin seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan penting lainnya bagi masyarakat,” ujar Ansar.

Ia menambahkan, konektivitas dan strategi penanganan wilayah kepulauan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan bersama Komisi VI DPR RI, termasuk dengan para mitra kerja komisi. Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan pembangunan dan distribusi kebutuhan masyarakat.

Dirinya juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemangku kepentingan dapat memperkuat penanganan berbagai tantangan di Kepri. Dengan karakteristik geografisnya, Kepri diharapkan dapat menjadi model pembangunan bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.

Sebagai wilayah yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, Kepri memiliki posisi strategis dalam aktivitas ekonomi nasional dan global. Namun, sekitar 96 persen wilayahnya berupa lautan dengan lebih dari dua ribu pulau, sehingga konektivitas dan distribusi logistik menjadi tantangan penting dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. (tra/um)