IKN

7 artikel dengan tag ini

Azis Subekti: Harus Ada Kepastian Hukum Lahan dan Dukungan Fiskal bagi Daerah Penyangga IKN

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Azis Subekti: Harus Ada Kepastian Hukum Lahan dan Dukungan Fiskal bagi Daerah Penyangga IKN

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pengawasan dan mitigasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN). Mitigasi tersebut khususnya terkait kepastian hukum, penyelesaian pertanahan, serta kesiapan daerah penyangga dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

19 Juni 2026

Tinjau Implementasi UU IKN, Komisi II Fokus Persiapan Pembentukan Ibu Kota Politik di 2028

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Tinjau Implementasi UU IKN, Komisi II Fokus Persiapan Pembentukan Ibu Kota Politik di 2028

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai agenda strategis nasional.

Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Belum ada Keppres, Putusan MK sudah Tepat Ibu Kota Tetap Jakarta

PARLEMENTARIA, Sukoharjo - Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan bahwa status ibu kota negara hingga saat ini masih berada di Jakarta. Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima angkat bicara. Dirinya menegaskan status Jakarta yang saat ini tetap menjadi Ibu Kota Negara merupakan langkah konstitusional untuk memastikan proses transisi berjalan matang dan tanpa hambatan hukum.

Makna Harkitnas bagi Hetifah: Bangkit Bersama Membangun SDM Unggul

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Makna Harkitnas bagi Hetifah: Bangkit Bersama Membangun SDM Unggul

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi jadi momentum untuk mengingat kembali semangat bangkit bersama menghadapi berbagai tantangan yang dirasakan masyarakat hari ini. Mulai dari persoalan pendidikan, ekonomi, hingga perubahan sosial akibat perkembangan teknologi yang begitu cepat. Semuanya membutuhkan semangat gotong royong dan optimisme bersama.

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan nasional. Keputusan tersebut juga dinilai relevan mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan penguatan kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.

Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan

Politik dan Keamanan17 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sikapi Putusan MK, Romy Soekarno: Pembangunan di IKN Bisa Tetap Berjalan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dihentikan.