Komisi IV Soroti Perlindungan Manggala Agni di Tengah Ancaman Karhutla yang Kian Meningkat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi personel Manggala Agni dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meningkat. Selain memastikan kesiapan peralatan dan personel, Komisi IV menilai jaminan kesehatan dan asuransi jiwa bagi petugas di lapangan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, Jumat (3/7/2026). Kunjungan dilakukan untuk mengawasi kesiapsiagaan penanggulangan karhutla, termasuk efektivitas langkah pencegahan dan sinergi antarinstansi.

"Kunjungan kami ingin memastikan bahwa kawan-kawan Manggala Agni dilengkapi dengan perlengkapan yang memenuhi standar. Demikian juga jaminan atas kesehatan mereka, karena kita ketahui bersama bahwa tugas mereka ini menghadapi tantangan nyawa. Oleh karena itu mereka harus dibekali dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang berbeda dari kita yang bekerja di dalam ruangan," ujar Alex kepada tim Parlementaria.

Berdasarkan paparan yang diterima Komisi IV, sepanjang 1 Januari hingga 30 Juni 2026 terdeteksi 8.069 hotspot di Indonesia, dengan 329 titik yang telah terkonfirmasi sebagai kejadian karhutla. Untuk menekan potensi kebakaran, pemerintah telah melaksanakan empat periode Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan empat pesawat, dengan total 131 sortie penyemaian awan dan 128,2 ton natrium klorida (NaCl).

Alex menegaskan, perlindungan terhadap Manggala Agni tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat sistem penanggulangan karhutla. Menurutnya, para petugas berada di garis depan menghadapi risiko tinggi sehingga membutuhkan dukungan perlengkapan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial yang memadai.

Komisi IV juga menyoroti tingginya intensitas karhutla di Provinsi Riau yang menempati urutan kedua secara nasional setelah Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Riau masih menjadi wilayah prioritas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

"Oleh karena itu, tujuan kunjungan ini adalah mendapatkan informasi yang valid mengenai langkah-langkah Kementerian Kehutanan sebagai leading sector dalam mengatasi persoalan karhutla yang terus berulang," katanya.

Selain mengapresiasi kolaborasi Kementerian Kehutanan dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi, Alex menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Di samping itu, kami meminta ketegasan Kementerian Kehutanan agar titik-titik api yang berulang dari tahun ke tahun segera ditindak tegas sesuai kewenangannya," tegasnya. (mfn/we)