
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto saat Komisi XII DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Rantau Bakula dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto : Sari/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengusulkan agar segera dilakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan warga. Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat sudah berlangsung cukup lama sehingga perlu ditindaklanjuti secara langsung.
Hal itu disampaikan Sigit saat Komisi XII DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Rantau Bakula dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026), yang menyampaikan berbagai persoalan dugaan pencemaran lingkungan dan dampak aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan serta Sumatera Utara.
"Ini sudah terlalu lama saudara-saudara kami menjalani kehidupannya dalam ketidakpastian terkait lingkungan hidup, baik untuk kehidupan maupun ruang hidupnya. Ini sudah tertekan cukup lama," ujar Sigit.
Politisi Fraksi PAN tersebut menilai data dan informasi yang disampaikan masyarakat perlu diverifikasi secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta pimpinan Komisi XII DPR segera menugaskan anggota dewan untuk melakukan peninjauan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi yang terjadi.
"Alangkah bijaknya kita segera memberikan surat tugas kepada anggota untuk melakukan peninjauan. Selain data-data dari Bapak-Ibu, kita juga perlu mengetahui secara langsung kondisi di lapangan," tegas Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah itu.
Sigit juga menyebut persoalan serupa tidak hanya terjadi di daerah yang menyampaikan audiensi, tetapi juga banyak ditemukan di berbagai wilayah lain. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan akibat aktivitas pertambangan maupun perkebunan memerlukan perhatian serius agar masyarakat memperoleh kepastian atas hak-haknya.
"Permasalahan pertambangan maupun perkebunan hampir semuanya sama. Karena itu persoalan seperti ini perlu kita dalami secara serius," ujarnya.
Menutup pernyataan, ia menegaskan, apabila hasil peninjauan lapangan nantinya menemukan fakta yang kuat, Komisi XII DPR akan mendorong penyusunan rekomendasi kepada kementerian terkait agar persoalan yang dihadapi masyarakat segera memperoleh penyelesaian. "Kalau hasil di lapangan cukup kuat, tentu kita akan mengajukan rekomendasi kepada kementerian terkait untuk segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (als/um)