BPJS Kesehatan

15 artikel dengan tag ini

Komisi IX Tekankan Kesiapan Data dalam Penerapan Rujukan Berbasis Kompetensi

Kesejahteraan Rakyat2 Oktober 2026

Komisi IX Tekankan Kesiapan Data dalam Penerapan Rujukan Berbasis Kompetensi

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya kesiapan sistem, data, dan kapasitas fasilitas kesehatan dalam penerapan rujukan berbasis kompetensi pelayanan. Perubahan sistem rujukan tersebut harus didasarkan pada kemampuan pelayanan rumah sakit yang nyata, mutakhir, dan terverifikasi.

2 Oktober 2026

Komisi IX Tekankan Akurasi Data Rumah Sakit untuk Dukung Penerapan RBKP

Kesejahteraan Rakyat2 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Tekankan Akurasi Data Rumah Sakit untuk Dukung Penerapan RBKP

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data kemampuan rumah sakit sebagai salah satu kunci penerapan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2 Oktober 2026

Gamal: Diagnostic Capability FKTP Kunci Keberhasilan Rujukan Berbasis Kompetensi

Kesejahteraan Rakyat2 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Gamal: Diagnostic Capability FKTP Kunci Keberhasilan Rujukan Berbasis Kompetensi

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi IX DPR RI menyoroti kesiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik pratama, dalam menerapkan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesiapan tersebut dinilai penting karena FKTP berperan sebagai gatekeeper yang menentukan kebutuhan rujukan pasien berdasarkan kondisi klinis.

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

Kesejahteraan Rakyat18 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keberlanjutan JKN Harus Berorientasi pada Hak Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tidak semestinya hanya dilihat dari persoalan defisit dan pembiayaan. Pemenuhan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara karena kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

18 Agustus 2026

Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut

Kesejahteraan Rakyat6 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Pasien BPJS Bukan Warga Kelas Dua, Dugaan Pelanggaran Etik Harus Diusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendesak dilakukannya investigasi secara objektif terhadap dugaan pelanggaran etik oleh oknum dokter dan tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS Kesehatan yang meninggal dunia. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Komisi IX Dorong Optimalisasi Cath Lab RSUD Komodo untuk Perkuat Layanan Jantung

Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong Optimalisasi Cath Lab RSUD Komodo untuk Perkuat Layanan Jantung

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti belum optimalnya pemanfaatan fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab) di RSUD Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, alat kesehatan yang telah tersedia harus segera dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat layanan jantung bagi masyarakat.

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Heru Tjahjono Dorong Kolaborasi BKKBN-Satgas MBG Percepat Penurunan Stunting di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan rumah sakit daerah sebagai tiga fokus utama hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026).

Banggar Usul Pergeseran BA BUN Demi Atasi Telat Bayar Klaim BPJS Kesehatan

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Usul Pergeseran BA BUN Demi Atasi Telat Bayar Klaim BPJS Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendorong skema pergeseran anggaran antara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di daerah, yang menurutnya sudah menjadi keluhan berulang dari fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah.

Mariana Harapkan Layanan Ciputra Mitra Hospital Dapat Diakses Peserta BPJS

Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Mariana Harapkan Layanan Ciputra Mitra Hospital Dapat Diakses Peserta BPJS

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Mariana berharap fasilitas pelayanan kesehatan di Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin dapat diakses secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta program BPJS Kesehatan. Harapan tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (6/7/2026).

Jangan Terus Menerus Tambal Sulam JKN BPJS Kesehatan Demi Tutup Defisit Rp2 Triliun

Kesejahteraan Rakyat14 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jangan Terus Menerus Tambal Sulam JKN BPJS Kesehatan Demi Tutup Defisit Rp2 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin

Kesejahteraan Rakyat11 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Dorong Pemutihan Tunggakan BPJS bagi Masyarakat Miskin

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti besarnya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus tidak aktif. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir mencapai 99 persen penduduk belum sepenuhnya mencerminkan akses riil masyarakat terhadap layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Dana Cukai Rokok Dapat Bantu Pembiayaan

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Dana Cukai Rokok Dapat Bantu Pembiayaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang disebut mengalami defisit hingga Rp2 triliun per bulan. Defisit ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.