//
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto usai menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Parlementaria usai agenda Rapat Kerja Banggar, Senayan, Jakarta.|Foto : Tari/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menegaskan anjloknya Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar 87,4 persen dalam realisasi APBN Semester I 2026 bukan kerugian riil bagi negara, melainkan konsekuensi dari pengalihan pos setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Danantara.
"Ini kan ada perubahan undang-undang terkait dengan kekayaan dipisahkan, dalam hal ini adalah BUMN. Dividen BUMN itu kan memang sudah dialihkan ke PT Danantara, di mana itu merupakan lembaga yang bergerak menghasilkan PNBP dan kemudian menginvestasikan kembali," kata Wihadi kepada Parlementaria usai agenda Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dirinya melanjutkan, penurunan tajam pada pos KND memang sudah bisa diprediksi sejak setoran dividen BUMN dialihkan sepenuhnya ke Danantara. "Setoran dari PNBP itu sekarang langsung ke Danantara. Jadi sebenarnya tidak turun tajam seperti yang terlihat, tetapi posnya yang dibedakan, dipisahkan, karena PNBP yang dari BUMN itu sudah ke Danantara," ujarnya.
Ia pun menekankan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan PNBP dari sektor lain, baik sumber daya alam maupun layanan kementerian/lembaga, untuk mengimbangi pengalihan tersebut. Sebab, skema ini bukan hal baru.
Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, seluruh setoran dividen BUMN memang dialihkan ke Danantara alih-alih masuk sebagai PNBP dalam APBN. Perubahan kebijakan ini sempat membuat realisasi PNBP nasional per akhir September 2025 anjlok 19,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan berulang menjadi sorotan dalam laporan-laporan semester APBN berikutnya karena tampak seperti penurunan kinerja penerimaan negara, padahal murni soal pemindahan pos pencatatan.
Sejumlah analis turut menilai dengan adanya Danantara, APBN memang terkesan tampak lebih buruk meski secara substansi tidak berdampak signifikan pada arus kas negara, karena kewajiban Penyertaan Modal Negara ke BUMN-BUMN yang kini dikelola Danantara turut berkurang. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan, Pendapatan KND Semester I 2026 tercatat hanya Rp1,5 triliun, anjlok dari Rp11,8 triliun pada periode sama 2025, akibat tidak berulangnya setoran dividen BUMN Perbankan.
Meski demikian, total PNBP tetap tumbuh 21,6 persen menjadi Rp271,0 triliun, ditopang kenaikan pendapatan SDA Migas, SDA Nonmigas, PNBP K/L, dan Pendapatan BLU. Outlook Postur APBN 2026 bahkan memproyeksikan PNBP mencapai 125,2 persen dari target APBN, sinyal yang menurut Wihadi menunjukkan strategi diversifikasi sumber PNBP sudah mulai membuahkan hasil. (Ndy/um)
