RUU Penyiaran

16 artikel dengan tag ini

RUU Penyiaran Tidak Batasi Kebebasan Berekspresi

Politik dan Keamanan26 September 2026

RUU Penyiaran Tidak Batasi Kebebasan Berekspresi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menegaskan pengaturan konten dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat di ruang digital.

26 September 2026

RUU Penyiaran Harus Pastikan Demokrasi Tetap Hidup

Politik dan Keamanan25 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Harus Pastikan Demokrasi Tetap Hidup

PARLEMENTARIA, Sleman – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran harus mampu memastikan demokrasi tetap hidup di tengah perkembangan teknologi dan transformasi ruang digital. Karena itu, regulasi yang disiapkan perlu tetap memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi, sekaligus menghadirkan perlindungan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media

PARLEMENTARIA, Jakarta - Transformasi digital dinilai tidak cukup hanya direspons dengan memperluas pengaturan penyiaran ke platform digital. Delapan fraksi di DPR RI mendorong agar perubahan Undang-Undang Penyiaran juga menciptakan keadilan ekonomi bagi industri media nasional, sehingga platform digital tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dan konsumen konten global.

Baleg Setujui RUU Penyiaran sebagai RUU Inisiatif DPR RI, Siap Dibawa ke Paripurna

Industri dan Pembangunan1 September 2026

Industri dan Pembangunan

Baleg Setujui RUU Penyiaran sebagai RUU Inisiatif DPR RI, Siap Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai Usul Inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Panja Harmonisasi RUU Penyiaran Sepakati Jumlah Komisioner KPI, Bertambah Jadi 11 Orang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut.

Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran

Politik dan Keamanan26 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Bane Raja Manalu Ingatkan Perluasan Ranah Pengawasan KPI di RUU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bane Raja Manalu mewanti-wanti agar perluasan ruang lingkup pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam RUU Penyiaran tidak mencampuradukkan ranah penyiaran konvensional dengan penyiaran digital. Menurutnya, karakteristik dan kebutuhan pengawasan keduanya berbeda sehingga pembagian kewenangan perlu dirumuskan secara jelas.

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

Politik dan Keamanan24 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Akomodir Platform Digital, Komisi I Usulkan Penghapusan Kata ‘Siaran’ dalam RUU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mengusulkan agar kata “siaran” dihilangkan dari definisi konten digital dalam Pasal 1 Ayat (19) RUU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja menilai bahwa usulan tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengatur konten pada platform digital.

Pengaturan OTT dalam RUU Penyiaran Tidak Akan Hambat Investasi di Dunia Digital

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan OTT dalam RUU Penyiaran Tidak Akan Hambat Investasi di Dunia Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI masih mengkaji ketentuan mengenai platform digital media Over-the-Top (OTT) dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam menikmati informasi serta konten audio visual melalui platform digital.

Istilah Asing dalam RUU Penyiaran Harus Disesuaikan ke dalam Bahasa Indonesia

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Istilah Asing dalam RUU Penyiaran Harus Disesuaikan ke dalam Bahasa Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mempertanyakan padanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam RUU Penyiaran, beberapa di antaranya adalah istilah over the top (OTT) dan user generated content (UGC). Pertanyaan tersebut dilontarkannya dalam rapat Panitia Kerja Harmonisasi RUU Penyiaran di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator Digital dan Masyarakat

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Penyiaran Diharapkan Lindungi Kreator Digital dan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran tidak membatasi ruang kreativitas para kreator digital. Sebaliknya, regulasi tersebut menurutnya, perlu memberikan perlindungan sekaligus menciptakan keadilan bagi kreator dalam berkarya di ruang digital.

Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan mendorong agar platform digital yang dapat diakses publik, seperti media sosial dan layanan over-the-top (OTT), turut diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memastikan konten yang disiarkan kepada publik tetap mengedukasi dan melindungi masyarakat.

Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Evita Nursanty menegaskan Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berlaku saat ini sudah terbilang lama sehingga memerlukan revisi menyeluruh agar relevan dengan dinamika teknologi saat ini. Oleh karena itu, Evita menekankan perlunya keadilan dan keseimbangan aturan (equal playing field) antara lembaga penyiaran konvensional (free-to-air) dan platform digital yang kini kian marak.