
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mares/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana, terutama melalui pemenuhan sarana dan prasarana sekolah serta dukungan psikologis bagi siswa dan guru. Langkah tersebut dinilai penting agar peserta didik tidak semakin tertinggal akibat terganggunya proses pembelajaran.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, penanganan sektor pendidikan perlu segera dilakukan setelah kebutuhan tanggap darurat dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah, menurutnya, harus melakukan pendataan secara cepat terhadap kondisi sekolah, siswa, serta kebutuhan pendidikan yang terdampak bencana.
“Beriringan dengan itu pendataan sekolah, pendataan siswa dilakukan. Lalu sesegera mungkin dilakukan penanganan terhadap hal-hal terkait pendidikan di wadah bencana,” ujar Esti saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Esti mencontohkan kondisi pendidikan di Aceh yang masih membutuhkan perhatian setelah terdampak bencana. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi X, masih terdapat sekolah yang belum memiliki meja dan kursi karena mengalami kerusakan. Selain itu, buku pelajaran yang terdampak banjir serta peralatan praktik untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) dan laboratorium juga belum sepenuhnya tersedia.
“Kami berharap ada percepatan mengenai hal itu. Dan konsentrasikan pendanaan-pendanaan untuk hal yang urgen seperti itu,” tegas politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Menurut Esti, keterlambatan pemulihan fasilitas pendidikan dapat memperlebar kesenjangan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan berbagai kebutuhan pendidikan segera dipenuhi agar siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran secara optimal.
“Kita tidak ingin semakin lama mereka lalu menjadi tidak terfasilitasi dengan baik, sehingga akan ada ketertinggalan, kesenjangan yang cukup jauh,” katanya.
Selain pemenuhan fasilitas fisik, Komisi X juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi siswa dan guru yang terdampak bencana. Trauma yang dialami warga sekolah, menurut Esti, tidak boleh diabaikan karena dapat memengaruhi proses belajar maupun kondisi psikologis mereka.
“Untuk bisa melakukan pendampingan secara psikologis, trauma healing kepada anak-anak kita, mungkin juga guru-gurunya,” ujarnya.
Esti juga menyoroti kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa. Ia mendorong pemerintah segera melakukan pendataan terhadap sekolah dan peserta didik terdampak sebagai dasar menentukan kebutuhan pemulihan pendidikan di wilayah tersebut.
“Yang NTT ini saya kira untuk segera dilakukan pendataan. Tetapi yang tanggap darurat dulu kan dilakukan. Kemudian untuk sekolah-sekolah sama seperti yang lain, segera dilakukan pendataan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemulihan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan penanganan kebutuhan dasar masyarakat. Setelah kebutuhan tanggap darurat terpenuhi, pemerintah perlu segera mengarahkan dukungan untuk sekolah dan peserta didik agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan.
“Apapun itu, sisi pendidikan harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Tapi tentu setelah ini diselesaikan dulu tindak-tindak darurat yang memang harus disiapkan, kebutuhan pokok yang harus disiapkan,” pungkas Esti. (fa/ssb)