//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.|Foto: Mentari/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak gempa bumi yang melanda wilayah tersebut. Data tersebut masih dimutakhirkan untuk memetakan tingkat kerusakan sekaligus memastikan kebutuhan pemulihan sektor pendidikan dapat segera ditangani.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, berdasarkan data sementara yang diterima dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta pemerintah daerah, terdapat sekitar 400 sekolah yang terdampak gempa. Data tersebut selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.
"Per hari ini kami sudah menerima data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya, serta dari pemerintah daerah, kurang lebih sekolah yang terdampak itu 400 sekolah, kurang lebih per hari ini. Ini masih terus berkembang karena kami meminta untuk diklasifikasikan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan," ujar Hadrian saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, dampak gempa tidak hanya dirasakan sekolah-sekolah di NTT. Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Kabupaten Bima dan Kota Bima, turut terdampak akibat gempa yang berpusat di wilayah NTT.
Legislator Fraksi PKB itu menuturkan, pemerintah tidak hanya melakukan pemutakhiran data kerusakan bangunan sekolah, tetapi juga mulai menyiapkan langkah pemulihan. Sekolah yang mengalami kerusakan berat, menurutnya, perlu segera direhabilitasi atau dibangun kembali agar proses pembelajaran dapat kembali berjalan normal.
"Upaya yang dilakukan hari ini selain memutakhirkan data, tentu langkah-langkah cepat dalam rangka merehabilitasi, bahkan membangun kembali bangunan-bangunan sekolah yang tergolong rusak berat itu terus dilakukan," katanya.
Selain infrastruktur pendidikan, Komisi X juga meminta pemerintah menginventarisasi guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya yang terdampak bencana. Pendataan tersebut diperlukan agar penanganan sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada pemulihan bangunan, tetapi juga memastikan kebutuhan warga sekolah terpenuhi.
"Kami juga meminta untuk menginventarisir guru, siswa, dan tenaga pendidik lainnya yang terdampak akibat gempa. Sekarang sedang dihitung," ujar Hadrian.
Ia menambahkan, DPR RI turut mengawal penanganan dampak bencana melalui Satgas Bencana DPR RI yang telah meninjau langsung kondisi di NTT sekaligus menyalurkan bantuan. Pemerintah melalui Kemendikdasmen serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) juga telah melakukan langkah penanganan pascabencana.
Politisi dari Dapil NTB II itu menegaskan, pemulihan sektor pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur agar bencana tidak semakin memperlebar kesenjangan pendidikan di wilayah terdampak. Komisi X, lanjutnya, akan terus mengawal pemutakhiran data dan langkah pemulihan agar sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik dapat kembali memperoleh fasilitas dan layanan pendidikan yang layak. (fa/ssb)
