E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini

Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN

Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu

Revisi UU NTT Perlu Akomodasi Penguatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste

Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Commission X

Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional

Commission VI

Nasim Khan: RUU Perkoperasian Harus Kembalikan Jati Diri Koperasi sebagai Sokoguru Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pembaruan regulasi perkoperasian harus bisa mengembalikan jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Hal ini menjadi krusial demi memastikan koperasi benar-benar tumbuh sebagai wadah ekonomi bersama yang berpihak kepada masyarakat lewat prinsip gotong royong.

Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakomodasi skema alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Musababnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan transfer ke daerah, seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Sekolah Rakyat Harus Beri Kesempatan Setara bagi Anak Kurang Mampu

PARLEMENTARIA, Banyumas — Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menekankan pentingnya penerapan skala prioritas dalam proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat. Anak-anak dari keluarga paling membutuhkan, khususnya yang masuk kelompok Desil 1 dan 2, harus menjadi prioritas agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Revisi UU NTT Perlu Akomodasi Penguatan Infrastruktur Perbatasan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris menilai revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu mengakomodasi kekhususan wilayah perbatasan, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur pertahanan dan keamanan. Pasalnya, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor-Leste membuat provinsi ini bernilai strategis demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Banyumas — Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026), untuk memastikan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat berjalan optimal. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Commission X

Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan penyelenggaraan statistik nasional dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat kualitas data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.

BREAKING NEWS : PIMPINAN MPR RI MENYAMPAIKAN HASIL RAPAT GABUNGAN PERSIAPAN SIDANG PARIPURNA PENGISIAN JABATAN WAKIL PRESIDEN

RUU Provinsi NTT dan NTB Harus Akomodasi Perlakuan Khusus bagi Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) turut mengakomodasi pengaturan khusus bagi provinsi kepulauan. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan berbeda kepada daerah kepulauan karena karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya tidak dapat disamakan dengan provinsi yang didominasi wilayah daratan.

12 November 2026

Commission III

Lebih Elegan Pengunduran Diri Gibran Demi Stabilitas Negara dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah.

12 November 2026

Commission I

Cegah Penyalahgunaan Kewenangan, Legislator Sebut UU Khusus Penyadapan Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Ia menilai, regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.

12 November 2026

Magazines

Edisi 258

Edisi 259

Edisi 260

Edisi 261

Bulletins

Edisi 1406

Edisi 1407

Edisi 1408

Edisi 1409