Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan penyelenggaraan statistik nasional dengan perkembangan zaman sekaligus memperkuat kualitas data sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengatakan, pembahasan RUU Statistik masih berada pada tahap awal. Sejumlah substansi masih memerlukan pendalaman dan penyamaan pandangan antara DPR RI dan pemerintah, terutama terkait kelembagaan serta ruang lingkup kewenangan penyelenggara statistik.

“RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Statistik yang sudah berlaku hampir 29 tahun. Karena ada perkembangan zaman dan kebutuhan penyesuaian, maka revisi ini menjadi penting untuk dibahas,” ujar Reni kepada Parlementaria usai rapat Panja RUU Statistik di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia berharap revisi undang-undang tersebut mampu mewujudkan sistem statistik nasional yang lebih baik, dengan menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan transparan. Menurutnya, kualitas data menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Reni juga menekankan pentingnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pemutakhiran maupun perbaikan data secara mandiri. Selain itu, proses penyelenggaraan statistik perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan kalangan akademisi dan masyarakat luas.

“Harapan kita, data statistik yang dihasilkan BPS ke depan semakin akurat dan berkualitas sehingga program-program pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk melakukan perbaikan data secara mandiri, sementara proses penyusunannya harus transparan dan melibatkan akademisi maupun masyarakat luas,” jelas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Reni mengungkapkan masih terdapat perbedaan pandangan antara Panja DPR RI dan pemerintah terkait rumusan lembaga penyelenggara statistik dalam RUU tersebut. Dalam naskah usul inisiatif DPR RI, lembaga yang dimaksud disebut secara tegas sebagai Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan pemerintah masih menggunakan istilah “badan”.

Perbedaan juga muncul terkait ruang lingkup kewenangan lembaga tersebut. Panja DPR RI mengusulkan agar BPS menyelenggarakan urusan di bidang data dan statistik. Sementara itu, pemerintah berpandangan kewenangan lembaga tersebut cukup mencakup urusan di bidang statistik.

“Tadi belum ada kesepakatan. DPR mengusulkan secara tegas menyebut BPS, sementara pemerintah masih menggunakan istilah badan. Begitu juga soal kewenangan, kami berpandangan BPS menyelenggarakan urusan di bidang data dan statistik, sedangkan pemerintah hanya di bidang statistik,” ungkapnya.

Menanggapi perbedaan tersebut, Reni mendorong pemerintah menyamakan pandangan dan menyelaraskan usulan antarkementerian maupun lembaga sebelum pembahasan kembali dilanjutkan. Menurutnya, kesatuan sikap pemerintah diperlukan agar pembahasan RUU dapat berjalan lebih efektif dan tidak berlarut-larut akibat perbedaan pendapat di internal pemerintah.

“Kami berharap pemerintah memiliki satu pandangan dan satu sikap. Jangan sampai masing-masing kementerian maupun lembaga menyampaikan pendapat yang berbeda-beda, sehingga pembahasan menjadi lebih panjang. Sebaiknya seluruh substansi dikaji dan disepakati terlebih dahulu di internal pemerintah sebelum dibawa ke forum Panja,” pungkasnya. (bit/ssb)