Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Memutus Mata Rantai Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Banyumas — Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026), untuk memastikan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat berjalan optimal. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Anggota Komisi VIII DPR RI F. Alimudin Kolatlena menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan ikhtiar penting pemerintah dalam menghadirkan kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, pelaksanaan program tersebut perlu mendapat pengawalan agar tujuan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dapat tercapai.

“Bagi Komisi VIII, program Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo harus disambut baik oleh kita semua sebagai jalan ikhtiar memutus mata rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Alimudin.

Ia menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja, khususnya Kementerian Sosial RI. Melalui peninjauan langsung, Komisi VIII ingin memastikan kesiapan dan pelaksanaan program, termasuk pemanfaatan fasilitas sekolah yang telah dibangun secara permanen dan mulai digunakan pada tahun ini.

Menurut Alimudin, pengawasan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dengan demikian, program tersebut tidak sekadar menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga mampu menjamin proses pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Kami ingin melihat secara langsung kesiapan dan pelaksanaan program, memastikan fasilitas yang telah dibangun secara permanen dan digunakan mulai tahun ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik, serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraannya,” jelas Alimudin.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas dapat menjadi contoh kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menekankan bahwa setiap anak Indonesia harus memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya.

“Kita ingin anak-anak Indonesia cerdas bersama, tumbuh setara, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi generasi penerus bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Dedy Noerhasan menyampaikan, pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi I Banyumas melayani 340 peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Jumlah tersebut termasuk 44 siswa titipan dari Kabupaten Kebumen serta 49 siswa dari Sekolah Rakyat Rintisan di Baturraden.

Namun, dalam pelaksanaannya, sekolah tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah. Beberapa di antaranya adalah belum tersedianya kanopi di sejumlah area sekolah, belum terpenuhinya kebutuhan seragam dan sepatu siswa, serta kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru pendidikan agama dan muatan lokal.

Selain itu, distribusi buku pembelajaran masih menunggu pengiriman dari pemerintah pusat, sementara pengajuan lembar kerja siswa (LKS) belum memperoleh persetujuan. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap Komisi VIII DPR RI dapat mendorong pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.

Dedy menilai, dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan sekolah menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

“Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran, berkualitas, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan,” tegasnya. (ujm/ssb)