PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk membangun komunikasi dan konsultasi berkala dengan Komisi II DPR RI. Langkah ini dinilainya krusial guna memperkuat peran pengawasan pelayanan publik serta menindaklanjuti berbagai temuan lapangan secara efektif.

"Harapan kami ke depan, Ombudsman bisa lebih kuat, kita bisa lebih bersinergi, sehingga apa yang diharapkan terkait dukungan dan kolaborasi dapat tercapai dengan baik," ujar Heri Gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kepala Ombudsman RI Nuzran Joher dan jajaran yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan agar konsultasi dijadwalkan setiap tiga bulan sekali. Menurutnya, temuan serta permasalahan pelayanan publik yang diserap Ombudsman dapat menjadi bahan konkret bagi Anggota DPR RI saat menjalankan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja (kunker) maupun masa reses di daerah pemilihan (dapil).

“Supaya keberadaan Ombudsman ini bisa dianggap oleh mitra-mitra kami yang lainnya. Kami sebagai lembaga yang memiliki pengawasan, tentunya ini menjadi sebuah tugas untuk kami. Fungsi DPR ada tiga: ada pengawasan, ada legislasi, ada anggaran. Tapi Bapak jangan lupa, kami juga punya fungsi lain. Anggota DPR itu punya fungsi problem solver, di dapil masing-masing,” tandasnya.

Oleh karena itu, pria yang kerap disapa Hergun ini mengusulkan Ombudsman menunjuk Person in Charge (PIC) sebagai penghubung komunikasi langsung dengan Komisi II DPR RI. Heri Gunawan menambahkan, keberadaan komunikasi yang terstruktur dan penunjukan PIC yang jelas akan membuat kerja pengawasan jauh lebih terintegrasi.

“Apalagi terkait masalah pelayanan. Harapan saya, ada komunikasi dengan Komisi II, ada PIC (Person in Charge). PIC siapa yang bisa dihubungi dan itu bisa memberikan bahan ya setidaknya pada saat rapat konsultasi dengan kami secara berkala secara periodik,” tegas Heri Gunawan. (pun/rdn)

Sinergi Pengawasan, Hergun Harap Ombudsman Rutin Berkonsultasi dengan Komisi II