//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra usai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Farhan/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menindak pelaku kejahatan dan perlindungan hak masyarakat yang beritikad baik. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk memastikan kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan dalam proses perampasan aset.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra usai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan negara dalam merampas aset hasil tindak pidana. Di sisi lain, baginya, hak masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana juga harus mendapatkan perlindungan hukum.
“Undang-undang ini kan mengatur keseimbangan, antara hak negara untuk menindak mereka yang melanggar, tapi juga di satu sisi melindungi masyarakat yang beritikad baik,” ujar Soedeson kepada Parlementaria.
Ia menjelaskan, draf RUU tersebut juga telah mencermati potensi celah hukum dalam pengelolaan dan penguasaan aset hasil perampasan. Salah satunya menyangkut kemungkinan pembelian aset oleh keluarga aparat melalui pihak ketiga, seperti sopir atau perusahaan cangkang (nominee). Pengaturan mengenai hal tersebut diarahkan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyamaran kepemilikan aset dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Panja memberikan perhatian terhadap mekanisme pengawasan agar kewenangan aparat tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dirinya mengingatkan setiap tindakan hukum terkait perampasan aset harus memperoleh persetujuan pengadilan. Pihak yang terdampak juga tetap diberikan ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum yang tersedia.
Menurut Soedeson, mekanisme tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan proses perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, negara tetap memiliki kewenangan untuk memulihkan aset hasil tindak pidana, tetapi pelaksanaannya harus berada dalam koridor hukum dan pengawasan peradilan.
“Kita kunci bahwa semua tindakan harus persetujuan pengadilan. Kita juga kunci bahwa tindakan itu dapat dilawan, ada upaya hukumnya. Ini semua kan bentuk-bentuk yang kita memberikan keseimbangan, kita juga tidak menciptakan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum,” tegasnya.
Saat ini, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah memasuki tahap Timus dan Timsin. Tahapan tersebut difokuskan pada pencermatan, sinkronisasi, dan perapian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta rumusan pasal demi pasal hasil pembahasan Panja Komisi III DPR RI bersama pemerintah dan tim ahli sebelum melanjutkan tahapan pembahasan legislasi berikutnya. (Ndy/um)
