Andi Yuliani Paris: Pembangunan Daerah Tak Bisa Terus Bergantung pada APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakomodasi skema alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Musababnya, pemerintah daerah perlu memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan transfer ke daerah, seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Apalagi, jelasnya, dinamika fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih inovatif dalam mencari sumber pembiayaan. Karena itu, revisi kedua undang-undang tersebut perlu membuka peluang pemanfaatan berbagai skema, seperti obligasi daerah dan pinjaman, agar daerah memiliki alternatif pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

“Dengan dinamika saat ini tentu kita harus memberikan kebebasan untuk daerah, untuk mengembangkan inovasi-inovasi pendanaan pembiayaan pembangunan daerahnya,” ujar Andi saat memberikan keterangan terkait pembahasan perubahan UU Provinsi NTT dan NTB di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Politisi Fraksi PAN ini menegaskan, keleluasaan dalam mengembangkan skema pembiayaan tersebut penting agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat. Dengan begitu, daerah dapat memiliki lebih banyak pilihan untuk membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.

Menutup pernyataan, Andi berharap revisi Undang-Undang tentang Provinsi NTT dan NTB dapat memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi pembiayaan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah semakin meningkat. (fa/um)