//
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) bencana untuk mempercepat pemulihan 253 sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keselamatan warga sekolah sekaligus memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi pascabencana.
“Keselamatan warga sekolah harus menjadi prioritas, ratusan sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Fikri dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (18/8/2026).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut memahami bahwa revitalisasi ratusan bangunan sekolah membutuhkan pembiayaan yang besar. Menurutnya, kebutuhan tersebut tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran reguler Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Karena itu, Fikri mendorong sinergi lintas lembaga, khususnya antara Kemendikdasmen dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan terdampak bencana.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana,” tegas Fikri.
Ia menilai ketersediaan DSP yang telah disiagakan pemerintah pusat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pendidikan di NTT. Menurutnya, dukungan anggaran perlu segera diarahkan berdasarkan hasil asesmen kerusakan dan kebutuhan di lapangan.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 Agustus 2026, gempa menyebabkan kerusakan pada 253 sekolah di sejumlah kabupaten di NTT. Kerusakan tersebut tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 104 sekolah, Manggarai Timur 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.
Sembari menunggu perbaikan bangunan sekolah, Fikri mendorong pemerintah pusat dan daerah menyediakan fasilitas pendidikan sementara agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Ia juga meminta asesmen psikologis awal bagi siswa dan warga sekolah terdampak dengan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” paparnya.
Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dalam jangka pendek, terutama di tengah kerusakan infrastruktur dan keterbatasan jaringan internet, Fikri juga menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan modul pembelajaran fisik yang dibagikan pemerintah kepada siswa.
Di sisi lain, Fikri mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pemulihan. Menurutnya, seluruh proses pembangunan dan penggunaan dana harus diawasi secara ketat untuk memastikan anggaran tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan di tengah situasi bencana.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya. (hal/ssb)
