Komisi IX Dorong Pusat Alokasikan Anggaran Rekonstruksi Faskes di Manggarai

PARLEMENTARIA, Ruteng - Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai pascabencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 SR. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur serta logistik medis dalam melayani para warga terdampak bencana secara komprehensif.

"Hari ini kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana," terang Charles dalam Kunjungan Komisi IX DPR RI di Ruteng, Jumat (21/8/2026).

Berdasarkan data observasi, aktivitas penanganan medis di wilayah tersebut banyak direlokasi ke area terbuka akibat kerusakan pada bangunan utama rumah sakit dan puskesmas. Komisi IX mencatat pengoperasian tenda darurat yang berfungsi sebagai instalasi gawat darurat (IGD), unit radiologi, hingga ruang perawatan intensif bagi pasien bersalin.

"Harapan kami dengan peninjauan lapangan ini beserta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan, terdapat intervensi terukur dari pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai," lanjutnya.

Di tengah restriksi fasilitas darurat, evaluasi prosedur medis menunjukkan bahwa penanganan bagi korban luka maupun pasien bersalin tetap beroperasi sesuai standar operasional kesehatan. Pemantauan terhadap sejumlah pasien memverifikasi bahwa para ibu beserta bayi yang lahir di fasilitas luar ruangan tersebut berada pada indikator vital yang stabil.

"Meskipun sarana fisik berstatus memprihatinkan, pasien yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik, dan hal ini menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal," ucapnya.

Menyambung hal tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menekankan urgensi pembangunan kembali fasilitas kesehatan secara permanen, khususnya di wilayah Ruteng dan Tepo. Ia menilai operasional rumah sakit lapangan darurat memiliki keterbatasan dalam jangka panjang, sehingga dukungan Komisi IX DPR RI sangat krusial untuk mempercepat proses rekonstruksi di Flores. "Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores, ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun," ujar Melki.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa tingkat kerusakan bangunan medis di berbagai lokasi terdampak sangat masif, mencakup kategori rusak sedang hingga hancur total yang tidak dapat digunakan kembali. Berdasarkan pendataan awal yang dihimpun secara mandiri, ratusan sarana kesehatan membutuhkan intervensi perbaikan segera. "Berdasarkan data yang tercatat di posko kami di provinsi, terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan yang terdampak gempa," ungkapnya.

Memasuki tahapan rehabilitasi, ketersediaan anggaran rekonstruksi dari otoritas pusat diklasifikasikan sebagai komponen krusial. Wakil Ketua Komisi tersebut mendesak kementerian terkait untuk mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur secara spesifik guna membangun ulang fasilitas medis yang hancur agar kapasitas pelayanan kesehatan dapat kembali beroperasi maksimal. (ysw/aha)