//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, bersama tim saat peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Aceh. Foto: Bunga/vel.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Aceh, pada Selasa (07/10).
Menurut Putih Sari, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau bahan pangan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif sekolah dan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi serta konsumsi makanan bergizi berjalan optimal di setiap wilayah.
“Program makan bergizi gratis ini masih baru, dan pelibatan pemerintah daerah juga baru dimulai. Karena itu, koordinasinya masih rendah. Nah, kita dorong supaya tata kelola program ini makin baik dengan pelibatan sekolah, daerah, dan SPPG,” ujar Putih Sari.
Ia menjelaskan bahwa model pelaksanaan program dapat dilakukan secara fleksibel atau hybrid, menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan kemampuan infrastruktur daerah. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak tempuh.
“Pelibatan sekolah bisa dilakukan secara hybrid, menyesuaikan kondisi kewilayahan. Kalau memang sulit dijangkau, maka sekolah bisa menjadi mitra aktif dalam penyaluran dan pengawasan program,” jelasnya.
Putih Sari juga menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak sekolah, lembaga kesehatan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi yang layak setiap hari.
“Badan Gizi Nasional membuka peluang kolaborasi untuk wilayah-wilayah tertentu bersama sekolah-sekolah, terutama yang memiliki tantangan geografis. Ini penting agar program benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan perlunya pemetaan kebutuhan di setiap daerah agar pelaksanaan program dapat disesuaikan. Ada daerah yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana dapur sehat, sementara daerah lain membutuhkan alat kesehatan atau logistik pendukung.
“Kebutuhan setiap wilayah berbeda. Ada yang butuh sarana prasarana, ada yang butuh alat kesehatan. Karena itu, kolaborasi ini juga harus disertai perencanaan matang agar bantuan dari pemerintah pusat bisa tepat guna,” terangnya.
Lebih jauh, Putih Sari menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah merupakan kunci sukses pemerataan gizi nasional, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia.
“Kami berharap pemerintah daerah dan sekolah bisa bersinergi dengan baik. Dengan kolaborasi yang kuat, program makan bergizi gratis bisa berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak,” pungkasnya.
Kunjungan Komisi IX ke Aceh menjadi bagian dari agenda pengawasan implementasi program prioritas nasional di bidang kesehatan. Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. •blf/aha
