Putih Sari

8 artikel dengan tag ini

Sulteng Darurat Dokter Spesialis, Komisi IX Dorong Beasiswa untuk Putra/i Daerah

Kesejahteraan Rakyat12 Oktober 2026

Sulteng Darurat Dokter Spesialis, Komisi IX Dorong Beasiswa untuk Putra/i Daerah

PARLEMENTARIA, Palu – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menjelaskan bahwa sejumlah rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah masih mengalami kekurangan dokter, khususnya spesialis dasar. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti persoalan ini secara langsung kepada Kementerian Kesehatan agar segera membuka ruang penempatan tenaga medis tambahan di daerah tersebut.

12 Oktober 2026

Ekspansi Industri di Sulteng Harus Diimbangi Pemerataan Faskes dan Perlindungan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat12 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ekspansi Industri di Sulteng Harus Diimbangi Pemerataan Faskes dan Perlindungan Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Palu – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan (faskes) dan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah, seiring tingginya mobilitas penduduk serta pesatnya ekspansi industri. Karena itu, Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke provinsi tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial terlaksana secara optimal hingga ke pelosok daerah.

Pertumbuhan Investasi di Sulteng Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja

Kesejahteraan Rakyat10 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pertumbuhan Investasi di Sulteng Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja

PARLEMENTARIA, Palu – Komisi IX DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Tengah guna meninjau perlindungan tenaga kerja, di tengah pesatnya investasi sektor pengolahan dan pertambangan.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Hak Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Kesejahteraan Rakyat6 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha

Kesejahteraan Rakyat15 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI bersama pemerintah resmi memasuki Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Pembentukan Panja menjadi langkah awal untuk membahas secara lebih mendalam substansi RUU sekaligus mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional.

Putih Sari : Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tidak Bisa Dikompromikan

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Putih Sari : Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tidak Bisa Dikompromikan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai saat ini banyak ruang bagi sarana perdagangan modern untuk mengelola obat bebas dan obat bebas terbatas di bawah pengawasan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang mengikuti pelatihan tertentu. Namun, secara implementasinya banyak obat yang mengadung bahan berbahaya masih beredar secara grosir.

Komisi IX Buka Ruang Aspirasi agar RUU Ketenagakerjaan Menjawab Dinamika Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat9 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Buka Ruang Aspirasi agar RUU Ketenagakerjaan Menjawab Dinamika Dunia Kerja

Dinamika dunia kerja yang terus berubah membutuhkan aturan ketenagakerjaan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pekerja dan dunia usaha. Karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan terus membuka ruang bagi aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.