//
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses dengan Plt Bupati Lampung Tengah beserta jajaran mitra kerja Komisi VIII DPR RI, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung.|Foto : Afr/Alma
PARLEMENTARIA, Lampung Tengah – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang perlu didukung melalui penguatan program sosial, pendidikan, dan keagamaan agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Marwan Dasopang kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Tengah beserta jajaran mitra kerja Komisi VIII DPR RI, antara lain Kementerian Agama, Dinas Sosial, BPBD, Baznas, BPJPH, dan BPKH, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).
"Lampung Tengah ini ternyata potensinya luar biasa, baik sumber daya alamnya maupun SDM-nya," ujar Marwan.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang dinilai strategis ialah Sekolah Rakyat, yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, hingga kini Provinsi Lampung belum memiliki Sekolah Rakyat. Namun, Kementerian Sosial telah menyatakan komitmennya untuk membuka peluang pembangunan program tersebut di Lampung. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga telah menyatakan kesiapan menghibahkan lahan guna mempercepat realisasi program.
"Bupati sudah siap menghibahkan tanah. Yang penting Sekolah Rakyat itu hadir," katanya.
Selain pendidikan, Marwan juga menyoroti masih tingginya jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan program pemberdayaan agar masyarakat secara bertahap mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Ia meyakini pemerintah daerah dapat mendorong graduasi penerima PKH melalui pendampingan yang berkelanjutan serta pemberian akses permodalan bagi keluarga penerima manfaat.
"Saya berkeyakinan bahwa Bupati bisa mendorong penerima PKH ini keluar dari penerima PKH. Tentunya harus didampingi dan dikasih modal," ujarnya.
Dalam bidang keagamaan, Marwan juga menyoroti masih adanya kecamatan di Lampung Tengah yang belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah menyiapkan hibah lahan untuk mendukung pembangunan kantor KUA di wilayah tersebut.
"Tanah dihibahkan, tinggal kami mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana perkantoran bagi penyuluh agama. Kami yakin keberagamaan menjadi modal dasar bagi kemaslahatan dan keutuhan bangsa ke depan," tuturnya.
Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu menjelaskan bahwa kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memastikan berbagai program dan anggaran yang dialokasikan oleh mitra kerja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.
Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat agar berbagai program prioritas, baik di bidang pendidikan, perlindungan sosial, maupun pelayanan keagamaan, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Tengah.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas di Lampung Tengah," pungkasnya. (afr/ssb)
