Marwan Dasopang

8 artikel dengan tag ini

Pencegahan Jadi Kunci Atasi Karhutla di Sumsel, Perdes di Ogan Komering Ilir Dapat Jadi Contoh

Kesejahteraan Rakyat12 Oktober 2026

Pencegahan Jadi Kunci Atasi Karhutla di Sumsel, Perdes di Ogan Komering Ilir Dapat Jadi Contoh

PARLEMENTARIA, Palembang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pencegahan menjadi kunci utama mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, Marwan menilai peraturan desa (Perdes) yang diterapkan sejumlah desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dapat menjadi contoh pencegahan karhutla.

12 Oktober 2026

Perlu Disusun Mekanisme Pengenalan Tanda Bahaya Sebelum Kekerasan terhadap Anak Terjadi

Kesejahteraan Rakyat10 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perlu Disusun Mekanisme Pengenalan Tanda Bahaya Sebelum Kekerasan terhadap Anak Terjadi

PARLEMENTARIA, Palembang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penguatan pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, melalui mekanisme pengenalan tanda bahaya untuk dilaporkan sebelum kekerasan terjadi. Menurutnya, persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es, dengan kasus yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil.

Komisi VIII Dorong Penerima PKH di Sumsel Naik Kelas Lewat Pemberdayaan Ekonomi

Kesejahteraan Rakyat10 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dorong Penerima PKH di Sumsel Naik Kelas Lewat Pemberdayaan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Palembang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih produktif, agar naik kelas melalui pemberdayaan ekonomi. Ia meminta pemerintah membuka akses permodalan disertai pendampingan usaha, agar penerima bantuan sosial (bansos) dapat mandiri dan keluar dari kemiskinan.

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Keseimbangan Biaya dan Kualitas Layanan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Angka tersebut meningkat sekitar Rp11,06 juta dibandingkan BPIH Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87.409.365,45.

8 Oktober 2026

Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun

Kesejahteraan Rakyat7 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Tetapkan BPIH 2027, Biaya Pelunasan Jemaah Haji Turun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan dan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35. Adapun berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, jamaah haji reguler rata-rata hanya perlu membayar biaya pelunasan sebesar Rp23.248.825 setelah mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah sebesar Rp3 juta.

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan terkait pondok pesantren agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, penguatan regulasi dan kelembagaan pesantren perlu diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi pesantren.

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Marwan Dasopang Ungkap Opsi Tekan Biaya Haji 2027 di Kisaran Rp97 Juta

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Di tengah proses tersebut, Komisi VIII DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan dengan menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus persiapan Haji 2027.

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ada banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengawalan kebijakan secara terus-menerus. Dari perjalanan jutaan jemaah menuju Tanah Suci, bantuan sosial yang harus sampai kepada mereka yang berhak, hingga anak-anak yang membutuhkan ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, bencana dapat datang sewaktu-waktu dan membutuhkan kesiapan negara untuk meresponsnya.