Karhutla Berulang di Way Kambas, Hanan Rozak Dorong Evaluasi Total dan Penguatan Deteksi Dini

PARLEMENTARIA, Lampung — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) setiap musim kemarau perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong penguatan langkah pencegahan dan deteksi dini agar kejadian serupa dapat diminimalkan.

Hal tersebut disampaikan Hanan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kamis (3/9/2026). Ia mengapresiasi kesiapsiagaan Balai Besar Taman Nasional Way Kambas, pemerintah daerah, serta aparat terkait yang dinilainya telah bekerja maksimal dalam menangani kebakaran.

“Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Way Kambas, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kemudian juga aparat terkait, ini sudah maksimal dan koordinasinya cukup baik. Hanya masalahnya ini kan terjadi hampir setiap ada kemarau. Tentunya kita ke depan harus bisa mengantisipasi, mengurangi sedikit mungkin kejadian-kejadian kebakaran,” ujar Hanan.

Dirinya juga menyoroti kawasan konservasi TNWK yang berbatasan langsung dengan permukiman masyarakat. Mengingat potensi sumber api sebagian besar dipicu aktivitas manusia, ia menekankan pentingnya meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat sekitar terhadap kelestarian kawasan.

“Tentunya ke depan bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu kita tingkatkan kepeduliannya terhadap bagaimana kawasan hutan, kawasan konservasi ini bisa lestari. Jadi bukan hanya tugas pemerintah atau tugas balai saja yang mengendalikan kebakaran ini. Saya kira perlu evaluasi total terhadap kebijakan-kebijakan, baik pencegahan maupun penanggulangan kebakaran,” tegasnya.

Untuk mendukung penanganan cepat di lapangan, Hanan juga menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari penyediaan alat pemadam hingga ketersediaan sumber air. Menurutnya, usulan teknis seperti pembuatan sumur bor, pembangunan embung, serta penyediaan pompa air di titik-titik rawan perlu mendapat dukungan.

Selain sarana pendukung, keterbatasan personel juga menjadi perhatian Komisi IV. Dari kebutuhan sekitar 86 Polisi Hutan (Polhut), saat ini baru terdapat 44 personel yang bertugas di kawasan TNWK.

“Yang melakukan deteksi dini cegah dini adalah petugas. Tadi dilaporkan juga Polhut yang menjaga kawasan itu baru berjumlah 44 orang, dari harapan kita bisa mencapai 86 orang. Tentunya nanti kalau ada rekrutmen Polhut, itu bisa dialokasikan sebagian untuk Taman Nasional Way Kambas untuk menjaga daerah-daerah yang rawan,” jelasnya.

Terkait dampak kebakaran terhadap flora dan fauna, Hanan memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kematian satwa dilindungi seperti gajah, badak, maupun harimau sumatra akibat kebakaran yang terjadi belakangan ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa TNWK mendapat perhatian khusus dari Presiden, salah satunya melalui program pembangunan pagar pembatas antara kawasan hutan dan permukiman untuk menekan potensi konflik satwa dengan manusia.

“Kalau Presiden saja memberikan perhatian yang sangat seperti itu, tentunya kita, pemerintah daerah, balai besar, dan masyarakatnya harus berbuat semaksimal mungkin bagaimana Taman Nasional ini sebagai kawasan konservasi bisa kita pertahankan di negeri kita,” tambahnya.

Menutup pernyataan, Hanan memastikan DPR RI di tingkat pusat siap memberikan dukungan, baik dari sisi anggaran maupun regulasi, melalui pembahasan bersama pemerintah guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di TNWK. (als/um)