3 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendukung rencana pelaksanaan audit forensik terhadap tata kelola Keuangan Haji. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan dana milik jutaan jemaah dikelola secara transparan, akuntabel, sesuai prinsip syariah, dan berkelanjutan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan secara terbuka dasar dan urgensi rencana audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan dana haji harus didasarkan pada fakta, indikasi konkret, serta kerangka hukum yang jelas.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diarahkan untuk memperkuat tata kelola dana haji, khususnya dalam mengoptimalkan hasil investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
