//
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Aaron/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu perhatian utama Komisi IX DPR RI saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Komisi IX menilai pemerintah daerah perlu mempercepat perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin merata.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto usai menerima audiensi Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pulung mengungkapkan, persoalan utama yang disampaikan DPRD Tulungagung adalah masih rendahnya capaian UHC di daerah tersebut yang baru berada di kisaran 84 persen. Angka itu dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah kabupaten lain di sekitarnya.
"Permasalahan utama adalah masalah UHC. Kabupaten Tulungagung memang UHC-nya masih sekitar 84 persen. Kalau dibandingkan dengan beberapa kabupaten sekitarnya, itu masih cukup tertinggal," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, terutama kepala daerah, agar perluasan kepesertaan JKN menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor kesehatan.
Karena itu, Komisi IX mendorong pemerintah daerah menargetkan capaian UHC minimal 95 persen bahkan mendekati 98 persen agar seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan secara optimal.
"Kami menekankan pentingnya peranan kepala daerah untuk menjadikan Universal Health Coverage itu bisa mencapai 95 hingga 98 persen," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX juga berbagi pengalaman penanganan persoalan serupa yang sebelumnya disampaikan sejumlah daerah lain. Menurut politisi asal dapil Jawa Timur VI itu, berbagai tantangan dalam mencapai UHC sebenarnya dapat diatasi apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat serta menyusun strategi pembiayaan dan pendataan yang tepat.
Ia berharap hasil audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPR RI, DPRD, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan cakupan UHC. (fa/ssb)
