Ekspansi Industri di Sulteng Harus Diimbangi Pemerataan Faskes dan Perlindungan Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Palu – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan (faskes) dan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah, seiring tingginya mobilitas penduduk serta pesatnya ekspansi industri. Karena itu, Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke provinsi tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial terlaksana secara optimal hingga ke pelosok daerah.

"Perkembangan kawasan industri yang pesat, tingginya mobilitas tenaga kerja, serta kondisi geografis Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan menjadikan daerah ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial," tegas Putih Sari kepada Parlementaria usai pertemuan di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (09/10/2026).

Di sisi lain, Putih Sari mengapresiasi capaian pembangunan kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercatat dalam Profil Kesehatan Tahun 2025. Daerah ini telah memiliki 220 puskesmas dengan tingkat akreditasi mencapai 99,54 persen, 38 dari 41 rumah sakit terakreditasi, serta penanganan malaria dan penekanan angka kematian demam berdarah dengue (DBD) yang telah memenuhi target nasional.

"Namun demikian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih menghadapi sejumlah kendala karena fasilitas dan tenaga kesehatan belum tersebar merata, serta jumlah dan distribusi dokter spesialis masih terbatas," ucap Putih.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti data yang mencatat baru 45 persen puskesmas di Sulawesi Tengah yang memiliki sembilan kategori tenaga kesehatan strategis secara lengkap. Keterbatasan tenaga medis terlatih, ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan sarana diagnostik dinilai memicu belum tercapainya target pengobatan tuberkulosis, rendahnya pelayanan hipertensi sesuai standar, hingga belum optimalnya deteksi dini diabetes dan kanker.

"Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan yang lebih terarah melalui pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, penguatan sarana diagnostik dan laboratorium, jaminan ketersediaan obat serta bahan medis habis pakai, peningkatan kapasitas puskesmas dan rumah sakit rujukan, serta pendampingan program pengendalian penyakit," lanjutnya.

Tak hanya sektor kesehatan mendasar, Komisi IX DPR RI juga menaruh perhatian serius terhadap efektivitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sulawesi Tengah. Legislator tersebut mengingatkan pentingnya penguatan perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh bagi para pekerja di kawasan industri serta masyarakat kelompok rentan.

"Kami ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program JKN di Sulawesi Tengah, khususnya terkait kepesertaan aktif, pemerataan fasilitas kesehatan, mutu pelayanan, sistem rujukan, serta perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan," imbuhnya. (ysw/rdn)