
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memimpin jalannya rapat dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (20/11/2026).|Foto: Nadhen/sai
PARLEMENTARIA, Palembang — Komisi XII DPR RI menegaskan surplus daya listrik di Sumatera Selatan (Sumsel) harus diimbangi dengan peningkatan keandalan jaringan dan pemerataan akses listrik hingga tingkat rumah tangga. Pasalnya, besarnya cadangan daya belum sepenuhnya menjamin masyarakat menikmati pasokan listrik yang stabil dan akses yang merata.
Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI ke PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, sebagai salah satu lumbung energi nasional, Sumsel memiliki kapasitas pembangkit yang jauh melampaui beban puncak kebutuhan listrik daerah. Namun, keunggulan cadangan daya tersebut belum optimal dirasakan masyarakat apabila keandalan pasokan dan pemerataan distribusi masih menghadapi persoalan.
"Sumatera Selatan itu merupakan lumbung energi. Dari sisi pembangkit, memiliki kurang lebih 4.000 megawatt (MW) atau 4 gigawatt lebih. Daya mampunya pun tinggi, sementara pemakaiannya atau beban puncaknya kurang lebih 1.400 MW saja. Jadi ada reserve margin yang cukup besar," ungkap Sugeng saat diwawancarai Parlementaria.
Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan hingga Maret 2026, total kapasitas terpasang pembangkit listrik di wilayah tersebut mencapai 4.368 MW dengan daya mampu netto sebesar 4.177,95 MW. Di tengah besarnya cadangan daya tersebut, Komisi XII DPR RI mencatat masih adanya gangguan listrik.
Karena itu, penguatan keandalan jaringan transmisi dan distribusi di wilayah kerja UID S2JB dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan listrik dapat dinikmati masyarakat secara stabil. Selain keandalan jaringan, optimalisasi operasional pembangkit juga menjadi perhatian.
Sugeng menyayangkan adanya pembangkit listrik mulut tambang yang tidak beroperasi akibat kendala pasokan batu bara, padahal Sumsel merupakan salah satu sentra produksi batu bara nasional.
"Ada pembangkit mulut tambang justru tidak hidup, padahal mulut tambang itu yang efisien. Alasannya adalah persoalan pasokan batu bara. Agak ironis juga karena PT Bukit Asam (PTBA) ada di Sumatera Selatan," tegas Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Dirinya juga menekankan bahwa surplus daya harus dibarengi pemerataan akses listrik hingga seluruh rumah tangga. Ia mengingatkan, sejak 2023 parameter capaian rasio elektrifikasi telah disepakati berbasis rumah tangga atau keluarga, bukan lagi sekadar desa yang telah dilalui jaringan listrik.
"Kalau basisnya adalah desa, memang dari sekian puluh ribu desa di Indonesia sudah teraliri, sering disebut 99 persen sudah teraliri. Tetapi warganya ternyata masih sekian banyak yang belum teraliri. Jadi sepakat basis perhitungan elektrifikasi bukan lagi kepada desa atau dukuh, tetapi basisnya kepada keluarga," tandasnya.
Berbagai catatan tersebut, mulai dari penguatan keandalan sistem, jaminan pasokan batu bara bagi pembangkit, hingga akurasi pendataan rumah tangga penerima program sambungan listrik gratis di Sumsel, Jambi, dan Bengkulu, akan dibawa Komisi XII DPR RI ke rapat kerja bersama Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) di DPR RI. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keandalan pasokan dan pemerataan akses listrik. (NDN/um)