Batu Bara

12 artikel dengan tag ini

Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI, menyoroti intensitas tinggi angkutan batu bara di jalur kereta api Lampung–Palembang yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara pada Selasa (14/7/2026), Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

15 Juli 2026

Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara

Politik dan Keamanan11 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum untuk mengawal pengusutan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA). Pembentukan Panja dilakukan menyusul pengunduran diri Febrie dari jabatannya di Kejaksaan Agung, sekaligus untuk memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.

Kasus Korupsi Batu Bara Urusan Oknum, Kejaksaan Agung dan Polri Solid Bekerja Secara Profesional

Politik dan Keamanan11 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Korupsi Batu Bara Urusan Oknum, Kejaksaan Agung dan Polri Solid Bekerja Secara Profesional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath menegaskan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung solid dalam menangani dugaan korupsi batu bara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi modal penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Soedeson Tandra Minta TNI, Polri, dan Kejaksaan Solid Dukung Pengusutan Korupsi Batu Bara

Politik dan Keamanan10 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Minta TNI, Polri, dan Kejaksaan Solid Dukung Pengusutan Korupsi Batu Bara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tetap solid dalam mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) mengusut dugaan korupsi di sektor batu bara. Menurutnya, sinergitas menjadi faktor penting agar penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Komisi III Dukung Usut Tuntas Korupsi Batu Bara, Polri Harus Berpegang Prinsip PRESISI

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Dukung Usut Tuntas Korupsi Batu Bara, Polri Harus Berpegang Prinsip PRESISI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara. Langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung investigasi total dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang memicu terjadinya blackout di Sumatra dan sejumlah wilayah di Indonesia. Ia meminta Polri untuk segera menemukan dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dari kasus ini.

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan DPR akan mengawasi secara optimal implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang diterbitkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).

Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan diminta dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan dan kinerja masing-masing perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan lebih akuntabel.

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada empat bulan pertama tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah memperkuat fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Momentum tersebut dinilai perlu dijaga agar kontribusi sektor minerba terhadap APBN terus meningkat.

Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dinilai berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Sebab itu, situasi ini perlu diantisipasi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga.

Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor batu bara akibat penurunan target produksi pada 2026 menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengingatkan bahwa pengurangan produksi batu bara harus dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kontribusi sektor pertambangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).