Soroti Dampak Angkutan Batu Bara, Mukhlid Basri Desak Kompensasi bagi Masyarakat Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI, menyoroti intensitas tinggi angkutan batu bara di jalur kereta api Lampung–Palembang yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara pada Selasa (14/7/2026), Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Sebelum masuk ke agenda pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027, Mukhlis mengawali rapat dengan menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan kereta api, Sungkai Utara, Lampung Utara, pada pagi hari yang sama. Insiden tersebut merenggut dua nyawa pelajar.

"Turut berduka cita, Pak. Tadi pagi, tepatnya jam 7 kurang, terjadi kecelakaan di Lampung Utara, rel kereta api dari Lampung menuju Palembang, yaitu dua orang korban meninggal dunia dan merupakan pelajar SMA usia 17 tahun. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah," ujar Mukhlis.

Mukhlis memaparkan bahwa jalur kereta api di Lampung kini didominasi oleh angkutan batu bara hasil kerja sama PT KAI dan PT Bukit Asam. Dengan frekuensi lalu lintas mencapai satu rangkaian setiap 22 menit dan kapasitas angkut ribuan ton per perjalanan, masyarakat yang melintas di perlintasan harus menunggu 10-15 menit.

"Lampung dan Sumatera Selatan ini adalah angkutan batu bara tersibuk di Indonesia. Setiap 22 menit, angkutan kereta ini lewat dengan 60 gerbong dan memakan waktu 10-15 menit. Ini menyebabkan kerugian waktu dan bahan bakar (BBM) bagi masyarakat di Lampung. Sementara pendapatan yang didapat dari angkutan batu bara ini mencapai triliunan rupiah per tahun," tegasnya.

Ia mempertanyakan bentuk tanggung jawab dan kompensasi nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat Lampung yang setiap hari harus menanggung dampak dari padatnya lalu lintas kereta api batu bara tersebut.

Selain masalah angkutan barang, Mukhlis juga menyoroti ketimpangan kualitas sarana kereta api penumpang antara Sumatera dan Pulau Jawa. Sebagai wilayah dengan populasi penduduk terbesar nomor dua dan tiga di Pulau Sumatera, Mukhlis mendesak pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan kereta api di Lampung dan Sumatera Selatan.

"Kami berharap untuk kereta angkutan massa ini kiranya ditingkatkan. Jika kita punya kereta api yang bagus seperti di Pulau Jawa, saya kira ini akan menjadi angkutan idaman bagi masyarakat Sumatera," tutupnya. (hvt/we)