RUU Satu Data Indonesia

25 artikel dengan tag ini

RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri

Politik dan Keamanan12 Oktober 2026

RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi, komprehensif, berkualitas, dan mendukung perencanaan pembangunan nasional.

12 Oktober 2026

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia, Sturman: Data Jadi Fondasi Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026), setelah seluruh delapan fraksi menyatakan setuju melanjutkan RUU ke tahap pengambilan keputusan.

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Sturman Apresiasi Semua Pihak yang Terlibat Membahas UU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) Sturman Panjaitan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan RUU tersebut.

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Atur AI Hingga Pembentukan Lembaga SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Selain UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DPR dalam Rapat Paripurna hari ini juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) sebagai undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung Rapat Paripurna ini.

Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data

Politik dan Keamanan6 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Disetujui di Tingkat I, RUU SDI Siap Dibawa ke Paripurna Tekankan Bagi-Pakai Data

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, baik DPR RI maupun pemerintah, yang telah menghasilkan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, keberadaan UU SDI menjadi langkah penting untuk memastikan data antarkementerian dan lembaga dapat diakses, diamankan, serta dibagipakaikan untuk mendukung penyusunan kebijakan.

Panja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal

Politik dan Keamanan5 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Panja RUU Satu Data Indonesia Sepakati 20 Bab dan 141 Pasal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati hasil pembahasan RUU SDI yang terdiri atas 20 Bab dan 141 pasal. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Panja membahas RUU SDI secara intensif bersama pemerintah, yakni pada tanggal 23, 24, 28, 29, 30 September, serta 1 dan 5 Oktober 2026.

RUU SDI Atur Penguatan Kedaulatan Data Nasional

Politik dan Keamanan5 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Atur Penguatan Kedaulatan Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) akan mengatur penyelenggaraan SDI dengan sejumlah asas, antara lain kedaulatan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan, kerahasiaan, keterandalan, dan kepastian hukum.

5 Oktober 2026

Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu membangun kebaruan pengaturan (novelty) sendiri sehingga mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi tata kelola data nasional. Karena itu, penyusunannya tetap perlu memperhatikan keterkaitan dengan undang-undang sektoral agar tidak terjadi pertentangan maupun tumpang tindih aturan.

Andi Yuliani: Aspek Keamanan Perlu Diatur Tegas dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Andi Yuliani: Aspek Keamanan Perlu Diatur Tegas dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengaturan keamanan data perlu diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal itu agar memberikan kepastian mengenai standar keamanan data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan keamanan data menjadi bagian yang tegas dalam kerangka Satu Data Indonesia.

RUU Satu Data Indonesia Jadi Payung Integrasi Data untuk Tepat Sasaran

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Jadi Payung Integrasi Data untuk Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia akan menjadi payung hukum bagi integrasi dan harmonisasi data antarkementerian/lembaga. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah valid serta mampu menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.

Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas perbedaan fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pembahasan Panja RUU tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan mencuat terkait rumusan kewenangan Walidata Nasional dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi bagi pakai data.

Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan akses terhadap data geospasial yang dibutuhkan bagi kepentingan sipil dan pembangunan.