E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Infrastruktur|Pendidikan|Pariwisata|pascabencana|RUU Satu Data|KUHP|narkotika|RUU Hukum Perdata Internasional|KUHAP|bantuan|swasembada|industri|petani
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 87%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Infrastruktur|Pendidikan|Pariwisata|pascabencana|RUU Satu Data|KUHP|narkotika|RUU Hukum Perdata Internasional|KUHAP|bantuan|swasembada|industri|petani
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 87%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

RUU Satu Data Indonesia

2 artikel dengan tag ini

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah
Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah
Politik dan Keamanan9 April 2026
Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah
Politik dan Keamanan
Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia perlu segera disahkan mengingat pentingnya penggunaan data sebagai elemen fundamental proses pengambilan keputusan negara. Ia turut menyoroti dampak penggunaan data terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

9 April 2026
RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos
RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos
Politik dan Keamanan9 April 2026
RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos
Politik dan Keamanan
RUU Satu Data Indonesia Solusi Ketidaksinkronan Data Bansos

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyoroti masih maraknya ketidaksinkronan data bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menilai, perbedaan data antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(779)
  • Industri dan Pembangunan(2855)
  • Isu Lainnya(984)
  • Kesejahteraan Rakyat(2711)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3427)
  • Populer(416)
  • Uncategorized(1)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Infrastruktur|Pendidikan|Pariwisata|pascabencana|RUU Satu Data|KUHP|narkotika|RUU Hukum Perdata Internasional|KUHAP|bantuan|swasembada|industri|petani
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 87%
Angin: 5 km/h