RUU Satu Data Indonesia

25 artikel dengan tag ini

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan29 September 2026

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam RUU tentang Satu Data Indonesia diperjelas. Hal ini untuk memastikan konsistensi antara paparan pemerintah dengan rumusan yang disusun dalam pembahasan RUU tersebut.

29 September 2026

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional.

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi berbagai sumber data dalam satu sistem nasional perlu diiringi dengan pengamanan yang mampu mencegah terbukanya celah penyalahgunaan data. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

29 September 2026

Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia dinilai perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, khususnya terkait status, kewenangan, dan pertanggungjawaban kinerja lembaga tersebut.

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa. Menurutnya, tanpa data yang benar dan terintegrasi, seluruh perencanaan pembangunan nasional berisiko salah arah serta berpotensi memboroskan keuangan negara akibat ego sektoral antarkementerian dan lembaga.

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan pengelolaan data lintas negara dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan sejauh mana kewenangan negara dapat diterapkan terhadap data Indonesia yang disimpan atau diproses di luar yurisdiksi nasional.

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Proses Sistem Perlindungan Data Harus Diperkuat Sejak Tahap Perancangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak hanya diarahkan untuk tidak hanya memperkuat integrasi data nasional. Namun, harus juga memastikan setiap proses pengelolaan data dibangun dengan sistem perlindungan yang kuat sejak tahap perancangan.

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan data dalam penyusunan Rancangan Undang - Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi fondasi agar pengelolaan data nasional dapat berjalan secara terintegrasi dan tidak disalahgunakan.

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Targetkan Rampungkan 4 RUU Prioritas di Masa Sidang Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa Baleg DPR RI bertekad segera merampungkan empat dari sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah dibahas dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Bob Hasan saat memimpin Rapat Pleno Penyusunan Jadwal Acara Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Sahkan RUU Satu Data: Kalau Data Salah, Output Pembangunan Juga akan Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyebutkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia perlu segera disahkan mengingat pentingnya penggunaan data sebagai elemen fundamental proses pengambilan keputusan negara. Ia turut menyoroti dampak penggunaan data terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.