Pancasila

11 artikel dengan tag ini

Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Maruli Siahaan Ingatkan Pancasila Harus Jadi Kompas Moral di Era Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa menggerus karakter, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa.

7 Agustus 2026

Maruli Siahaan Ajak Relawan Perkuat Persatuan lewat Gerakan Kebajikan Pancasila

Politik dan Keamanan6 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Ajak Relawan Perkuat Persatuan lewat Gerakan Kebajikan Pancasila

PARLEMENTARIA, Deli Serdang – Anggota DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap sesama. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus menjadi pedoman dalam bertindak di tengah masyarakat.

Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Sadiq Pasadigoe meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak lembek dan lebih agresif (greget) dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. DPR RI menilai sosialisasi massal sangat penting untuk membentengi moral generasi muda dari berbagai penyelewengan.

BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menyoroti masih belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya kepada generasi muda. DPR RI mendesak adanya terobosan nyata agar pemahaman ideologi bangsa tidak luntur tergerus zaman.

Demokrasi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Harus Terasa bagi Rakyat

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Demokrasi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Harus Terasa bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi konsep normatif dalam ruang diskusi. Menurutnya, ukuran keberhasilan demokrasi terletak pada keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

Maruli Siahaan Ingatkan KSP Dorong Pemetaan Program MBG hingga Pendidikan Karakter Pancasila

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Ingatkan KSP Dorong Pemetaan Program MBG hingga Pendidikan Karakter Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai alokasi anggaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tidak sebanding dengan besarnya beban tugas dan kinerja yang harus dijalankan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Moeldoko beserta jajaran deputi KSP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Perwujudan Sila Kelima Pancasila Harus Diwujudkan Melalui Pemenuhan Hak Dasar Pangan

Industri dan Pembangunan2 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Perwujudan Sila Kelima Pancasila Harus Diwujudkan Melalui Pemenuhan Hak Dasar Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan.

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial.

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan catatan mendalam terkait metodologi pembinaan ideologi Pancasila dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menekankan agar BPIP beralih dari pendekatan yang bersifat asumtif menuju pendekatan ilmiah (scientific approach) yang berbasis riset dalam menyusun peta jalan dan kebijakan.

BPIP Diminta Manfaatkan Teknologi untuk Diseminasi Pancasila

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

BPIP Diminta Manfaatkan Teknologi untuk Diseminasi Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti lemahnya pemanfaatan teknologi komunikasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat. Ia menilai BPP belum maksimal dalam menggunakan kewenangan dan alat teknologi modern untuk menjangkau masyarakat secara meluas. Menurutnya, hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila masih mandek pada level sekadar ‘tahu’, belum sampai pada level ‘berpengetahuan’.