Maruli Siahaan Ingatkan KSP Dorong Pemetaan Program MBG hingga Pendidikan Karakter Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai alokasi anggaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tidak sebanding dengan besarnya beban tugas dan kinerja yang harus dijalankan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Moeldoko beserta jajaran deputi KSP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan paparan yang diterima, KSP memiliki ruang lingkup pengawasan yang sangat luas, mulai dari masalah kependudukan, keimigrasian, program Koperasi Merah Putih, hingga program-program strategis nasional lainnya. "Tugas-tugas yang diberikan kepada beliau itu sebagai KSP sangat besar ya, dan bebannya pun berat tapi dikaitkan dengan anggaran tadi, kalau tidak salah sekitar Rp111 miliar, itu menurut semua termasuk juga penggajian, tidak sebanding dengan kinerja dan program yang sudah beliau sampaikan," ujar Maruli.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendukung adanya penyusunan kembali rencana dan kebutuhan penganggaran KSP agar mampu merealisasikan seluruh program kerja secara maksimal sebagai mitra kerja Komisi XIII DPR. Di samping isu anggaran, Maruli juga menyoroti pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Ia meminta pemerintah melakukan pemetaan yang akurat untuk menentukan wilayah-wilayah yang memiliki angka stunting tinggi atau daerah dengan masyarakat kurang mampu agar program ini tepat sasaran. Menurutnya, wilayah perkotaan di mana para orang tua murid sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri tidak perlu disamakan perlakuannya dengan daerah prasejahtera.

Maruli juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan teknis di lapangan, termasuk pengaturan jarak zonasi distribusi agar tidak menimbulkan masalah baru. "Tetap kita dukung MBG ini, tapi dipetakan lagi, termasuk juga tempat-tempat itu jangan sampai tidak sesuai dengan aturan. Misalnya, kan kalau tidak salah 600 meter jarak internal, nanti ditambah lagi MBG di satu tempat lagi, ini kan jadi masalah juga. Terus masalah petugasnya juga harus betul-betul," tegasnya.

Ia turut memberikan sejumlah catatan kritis terhadap program Koperasi Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah. Pertama, ia mengingatkan agar KSP melakukan pengawasan ketat dan tidak sekedar menerima laporan di atas kertas. Koperasi Merah Putih, menurutnya, harus benar-benar menyentuh dan dikenal oleh masyarakat di tingkat desa, bukan sekadar nama.

Kedua, terkait isu sengketa tanah di Papua, Maruli menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang sudah turun-temurun tidak boleh diambil alih secara sepihak oleh pihak lain. Maka dari itu, ia mendesak adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membela serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat Papua.

Sebagai penutup, dirinya mengingatkan pentingnya pembangunan sektor pendidikan, baik dari sisi pemenuhan sarana prasarana maupun pembentukan karakter generasi muda. Ia pun mengusulkan agar Pendidikan Ideologi Pancasila kembali diperkuat di sekolah-sekolah.

"Soal Ideologi Pancasila ini perlu mungkin dijadikan, menjadi pembelajaran untuk di tingkat SMP atau SD mungkin ya, supaya mereka tetap paham tentang Ideologi Pancasila," pungkas Maruli. (gal/um)